Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekuatan Asing Lindungi Nunun

Kompas.com - 31/10/2011, 20:53 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga kini, keberadaan Nunun Nurbaeti masih gelap. Komisi Pemberantasan Korupsi masih menunggu informasi dari kepolisian internasional (Interpol) terkait keberadaan istri mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Adang Daradjatun itu.

Nunun yang menjadi tersangka kasus dugaan suap cek pelawat terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 tersebut bertolak ke Singapura sejak Februari tahun lalu, sebelum dia dicekal. Namanya kini termasuk dalam daftar buronan di situs kepolisian internasional (Interpol).

Terkait sulitnya menangkap Nunun, Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan adanya kekuatan asing yang melindungi pengusaha itu. "Itu kekuatan dari luar, tapi jangan diartikan itu kekuatan orang bule," katanya di Jakarta, Senin (31/10/2011).

Johan menjelaskan pernyataan Ketua KPK Busyro Muqoddas yang sebelumnya mengatakan hal senada. Busyro menyatakan, ada kekuatan besar di balik Nunun yang menghalang-halangi upaya KPK untuk memulangkannya. Menurut Johan, kekuatan besar yang dimaksud Busyro tersebut adalah kekuatan asing, kekuatan orang lain yang berada di luar negeri.

"Asing tapi bukan kewarganegaraan, asing itu bisa swasta, bisa perorangan," ucapnya. Kekuatan asing itu, lanjut Johan, bisa saja berkaitan dengan bisnis Nunun selama ini. Namun, dia enggan menyebut negara tempat asal kekuatan asing tersebut.

Sejauh ini, kata Johan, KPK telah menggandeng Interpol dan lembaga antikorupsi di negara lain dalam berupaya memulangkan Nunun. Namun, hasilnya nihil. "Kita enggak punya aparat di luar. Karena itu, KPK sangat bergantung sama Interpol," ujarnya.

Sebelumnya, KPK mendapatkan informasi bahwa Nunun berada di Thailand. Menindaklanjuti informasi itu, KPK mengirim tim ke Thailand untuk mengurus administrasi terkait kerja sama penangkapan Nunun. Namun, upaya tim tersebut juga belum membuahkan hasil.

"Waktu kita ke Thailand, ada syarat-syarat yang tidak bisa kita penuhi. Orang Thailand itu minta syarat, tapi KPK tidak bisa menuhin," tukas Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Demokrat Sarankan Anies Masuk Parpol: Kalau Menang di Jakarta, Bisa Diperjuangkan Maju Capres 2029

    Demokrat Sarankan Anies Masuk Parpol: Kalau Menang di Jakarta, Bisa Diperjuangkan Maju Capres 2029

    Nasional
    Belum Pasti Jadi Oposisi Pemerintah, PKS: Tergantung Prabowo, Mengajak atau Tidak?

    Belum Pasti Jadi Oposisi Pemerintah, PKS: Tergantung Prabowo, Mengajak atau Tidak?

    Nasional
    Bela Jokowi yang Dituding Sodorkan Nama Kaesang di Pilkada Jakarta, Luhut: Jangan Asal Ngomong

    Bela Jokowi yang Dituding Sodorkan Nama Kaesang di Pilkada Jakarta, Luhut: Jangan Asal Ngomong

    Nasional
    Survei LSI: Kaesang, Kapolda Jateng, Eks Ajudan Prabowo, dan Raffi Ahmad Ramaikan Bursa Pilkada Jateng 2024

    Survei LSI: Kaesang, Kapolda Jateng, Eks Ajudan Prabowo, dan Raffi Ahmad Ramaikan Bursa Pilkada Jateng 2024

    Nasional
    Mahasiswa Tak Bisa Cairkan Bantuan Usai PDN Diretas, Anggota DPR Minta KIP Kuliah Segera Dipulihkan

    Mahasiswa Tak Bisa Cairkan Bantuan Usai PDN Diretas, Anggota DPR Minta KIP Kuliah Segera Dipulihkan

    Nasional
    Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Belum Punya Pilihan, Pilkada Jateng Masih Terbuka Semua Calon

    Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Belum Punya Pilihan, Pilkada Jateng Masih Terbuka Semua Calon

    Nasional
    Di Depan AS-Rusia, Delegasi RI Minta Kemampuan Pasukan Perdamaian Dunia Ditingkatkan

    Di Depan AS-Rusia, Delegasi RI Minta Kemampuan Pasukan Perdamaian Dunia Ditingkatkan

    Nasional
    Satgas Judi 'Online' Diharap Bekerja Tak Terlibat Konflik Kepentingan

    Satgas Judi "Online" Diharap Bekerja Tak Terlibat Konflik Kepentingan

    Nasional
    PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi 'Online' ke MKD

    PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi "Online" ke MKD

    Nasional
    MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi 'Online'

    MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi "Online"

    Nasional
    Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

    Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

    Nasional
    PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

    PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

    Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

    Nasional
    Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

    Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

    Nasional
    Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

    Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com