KPK Harus Gandeng Polri

Kompas.com - 17/10/2011, 09:26 WIB
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ide revisi Undang-undang Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) harus ditolak. Ide itu bisa melumpuhkan semangat pemberantasan korupsi, sebab kewenangan KPK akan dipreteli.

Berkaitan dengan itu pula Indonesia Police Watch (IPW), yang juga Deklarator Pengawas KPK, mengimbau KPK untuk introspeksi dan berbenah diri. Dibebaskannya tersangka korupsi oleh pengadilan tindak pidana korupsi harus mampu membuka mata KPK akan kelemahan-kelemahannya.

Demikian siaran pers IPW yang dikirim via surat elektronika oleh Neta S Pane, Ketua Presidium IPW, Senin (17/10/2011) pagi.

Menurut Neta Pane, KPK harus mau mengkaji kenapa angka korupsi masih tinggi, walau KPK sudah menangkapi begitu banyak koruptor tapi efek jera tidak muncul. Yang muncul justru perlawanan terhadap KPK. "Salah satu perlawanan itu adalah ide Revisi UU KPK," ingatnya.

Ia mengatakan, ide revisi UU KPK muncul dari sebagian anggota DPR RI. Bisa jadi ide itu berlatarbelakang dendam akibat banyaknya anggota DPR ditangkap KPK dengan tuduhan korupsi. Sebab itu, ide tersebut tidak perlu ditanggapi karena UU KPK masih sangat relevan untuk membrantas korupsi.

"Dengan masih maraknya korupsi, mau tidak mau KPK harus mengandeng atau mendorong polri agar bisa lebih agresif dalam pemberantasan korupsi," katanya.

Neta Pane menilai, upaya menggandeng Polri harus jadi prioritas KPK, mengingat makin meluasnya aksi korupsi dan KPK belum mampu mengatasinya. Polri sendiri diharapkan segera membenahi Direktorat Tipikornya, dan menetapkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas Polri ke depan. Sehingga, Polri bisa bersinerji degan KPK untuk bersama-sama memberantas korupsi,

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Nasional
Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

Nasional
DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

Nasional
Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Nasional
Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Nasional
Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

Nasional
Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Nasional
Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru "Nusantara"

Nasional
Update 17 Januari 2022: Tambah 4, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 144.174

Update 17 Januari 2022: Tambah 4, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 144.174

Nasional
Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Permukiman Penduduk

Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Permukiman Penduduk

Nasional
Mengapa Banten Diguncang Gempa Beberapa Hari Ini? Simak Penjelasan BMKG

Mengapa Banten Diguncang Gempa Beberapa Hari Ini? Simak Penjelasan BMKG

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.