Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindu Malik: Itu Bukan Uang Saya!

Kompas.com - 06/10/2011, 23:48 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorEko Hendrawan Sofyan

JAKARTA, KOMPAS.com Mantan pejabat Kementerian Keuangan, Sindu Malik, mengaku bahwa uang Rp 100 juta yang disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari rumahnya di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, bukanlah milik dia.

"Tidak benar, itu bukan uang saya. Anda bisa cek," kata Sindu seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Kamis (6/10/2011).

Sindu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  Saat ditanya lebih lanjut soal uang tersebut, Sindu enggan menjawab. "Tanya saja ke KPK," ucapnya.

KPK menyita uang Rp 100 juta, sebuah brankas, dan sejumlah dokumen saat menggeledah rumah Sindu di dua lokasi, yakni di Bendungan Hilir dan Kompleks Kementerian Keuangan, Ciledug. Penggeledahan itu berlangsung pada Rabu kemarin.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya menduga bahwa uang Rp 100 juta yang disita dari rumah Sindu itu ada kaitannya dengan kasus dugaan suap PPIDT. Namun, Sindu tidak dapat menjelaskan asal-usul uang tersebut.

"Dia (Sindu) belum bisa kasih pernyataan detail soal uang itu apa. Kalau dalam proses ada pernyataan, mungkin saja uang itu dikembalikan," ujar Johan.

Penyidik KPK tengah menelusuri kaitan sejumlah barang yang disita itu dengan kasus tersebut. Sementara soal isi brankas yang disita, Johan mengaku belum mengetahuinya.

Saat disita, terang Johan, brankas itu belum dibuka. Sementara sejumlah dokumen yang disita dari rumah Sindu berupa kertas surat. Namun, dia belum dapat menjelaskan detail isi surat-surat itu.

Dalam kasus dugaan suap Kemennakertrans, KPK telah menetapkan status tersangka  kepada Sekretaris Direktur Jenderal di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemennakertrans (Dirjen P2KT Kemennakertrans) I Nyoman Suisnaya; Kepala Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan Direktorat Jenderal P2KT Dadong Irbarelawan; dan perwakilan PT Alam Jaya Papua, Dharnawati. Ketiganya diduga mencoba menyuap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dengan alat bukti uang Rp 1,5 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Sebut Arif Rachman dan Baiquni Wibowo Sudah Jujur, Harap Jaksa Tuntut Keduanya Bijaksana

Pengacara Sebut Arif Rachman dan Baiquni Wibowo Sudah Jujur, Harap Jaksa Tuntut Keduanya Bijaksana

Nasional
Pengacara Chuck Putranto Harap Tuntutan Jaksa Pertimbangkan Fakta Persidangan

Pengacara Chuck Putranto Harap Tuntutan Jaksa Pertimbangkan Fakta Persidangan

Nasional
Lagi, Ketua KPU Dilaporkan 'Wanita Emas' atas Tuduhan Pelecehan Seksual ke DKPP

Lagi, Ketua KPU Dilaporkan "Wanita Emas" atas Tuduhan Pelecehan Seksual ke DKPP

Nasional
Varian Kraken Masuk Indonesia, Kemenkes Sebut Tak Perlu Tutup Pintu Kedatangan WNA

Varian Kraken Masuk Indonesia, Kemenkes Sebut Tak Perlu Tutup Pintu Kedatangan WNA

Nasional
6 Anak Buah Ferdy Sambo Jalani Sidang Tuntutan Kasus 'Obstruction of Justice'

6 Anak Buah Ferdy Sambo Jalani Sidang Tuntutan Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
KPU RI Rekrut Pantarlih Pemilu 2024, Ini Syarat dan Kelengkapan Dokumennya

KPU RI Rekrut Pantarlih Pemilu 2024, Ini Syarat dan Kelengkapan Dokumennya

Nasional
Dirjen Imigrasi Silmy Karim Mengaku Tahu Data Perlintasan DPO Paulus Tannos sampai Harun Masiku

Dirjen Imigrasi Silmy Karim Mengaku Tahu Data Perlintasan DPO Paulus Tannos sampai Harun Masiku

Nasional
Adu Rayuan Gerindra-PKB dan Demokrat Rebutkan Nasdem

Adu Rayuan Gerindra-PKB dan Demokrat Rebutkan Nasdem

Nasional
Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis 'Maung' | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis "Maung" | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

Nasional
Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Nasional
Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Nasional
Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.