Bambang Widjojanto Ungguli 7 Calon Lain

JAKARTA, KOMPAS.com — Bambang Widjojanto, advokat senior, menduduki posisi teratas pada daftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang disampaikan Pansel KPK kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (18/8/2011).

Kombinasi penilaian Bambang pada aspek integritas, kepemimpinan, kompetensi, dan independensi mengalahkan tujuh calon lainnya, yaitu Yunus Husein, Abdulah Hehamahuwa, Handoyo Sudrajat, Abraham samad, Zulkarnaen, Adnan Pandu Praja, dan Ariyanto Sutadi.

Sementara itu, dua calon lainnya yang turut mengikuti tes wawancara mendalam, Egi Sutjiati dan Sayid Fadhil, tersingkir. Kombinasi nilai keduanya berada dalam urutan terbawah.

Anggota Pansel KPK, Rhenald Kasali, mengatakan, terdapat perbedaan nilai antara calon yang berada di urutan pertama hingga keempat dengan calon yang berada di urutan kelima hingga kedelapan.

"Perbedaannya bisa seperti langit dan bumi. Jadi, kalau (calon urutan) pertama hingga keempat, kita berani merekomendasikan. Tapi (calon urutan) kelima hingga kedelapan, ini karena kewajiban undang-undang. Jadi, kami harus memberikan delapan nama. Mohon tafsirkan ini dengan jelas," kata Rhenald kepada para wartawan.

Pansel KPK mengatakan, sistem pemeringkat ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi DPR dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Sementara itu, Presiden, seperti diungkapkan anggota Pansel KPK, Saldi Isra, mengatakan, sistem pemeringkat ini penjaga moral proses politik di DPR. Presiden mengakui, calon yang berada pada urutan pertama hingga keempat memang dikenal memiliki kredibilitas di mata masyarakat.

"Presiden juga meminta kami untuk tetap menjaga proses yang terjadi di DPR," kata Saldi. Pansel KPK juga mengatakan, proses pemilihan calon pimpinan KPK bebas dari tekanan politik dan intevensi. "Saya jamin 100 persen tidak ada intervensi," kata anggota Pansel KPK Ronny Nitibaskoro.

Pada kesempatan tersebut, Pansel juga mengatakan, Pansel tidak memilih orang yang akan memberikan beban kepada KPK sehingga lembaga antikorupsi tersebut tidak sibuk untuk membela dirinya sendiri.