Batal, Temu Fraksi Bahas Marzuki

Kompas.com - 03/08/2011, 14:42 WIB
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari beberapa fraksi, Rabu (3/8/2011) ini,  batal bertemu, untuk menyamakan persepsi terkait pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie. Sebagian besar anggota DPR pada saat ini sedang tidak berada di Jakarta.

"Saya sudah kontak beberapa teman, namun sepertinya hari ini kami tidak dapat bertemu," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat di DPR, Sarifuddin Sudding, saat dihubungi, Rabu siang.

Kesulitan mengumpulkan anggota DPR terjadi karena lembaga itu sedang memasuki masa reses hingga 15 Agustus. Saat ditanya kapan ada rencana pertemuan lagi, Sudding menjawab, "Sekarang masih kami koordinasikan."

Rencana pertemuan itu bermula dari pernyataan Marzuki Alie tentang pembubaran KPK jika sudah tidak ditemukan lagi orang yang kredibel untuk mengisi lembaga itu dan pemberian maaf untuk koruptor.

Bambang Soesatyo, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, mengaku malu dengan pernyataan Marzuki tersebut. Pernyataan itu dapat melemahkan wibawa DPR sebagai lembaga tinggi dan lembaga perwakilan rakyat.

Menurut Sudding, telah beberapa kali Marzuki menyampaikan pernyataan kontroversial. Untuk itu, perlu ada pertemuan lintas fraksi guna menyamakan persepsi terkait pernyataan Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Catatan Kompas.com, sebelum pernyataannya tentang KPK dan koruptor pada Jumat pekan lalu, Marzuki memang pernah menyampaikan sejumlah pernyataan kontroversial lain. Pernyataan itu misalnya tentang rencana pembangunan gedung DPR dan bencana tsunami di Mentawai, Sumatera Barat.

Sudding tidak menutup kemungkinan upaya persamaan persepsi sejumlah anggota DPR yang dia gagas, akan menghasilkan mosi tidak percaya kepada Marzuki.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

    Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

    Nasional
    Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

    Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

    Nasional
    Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

    Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

    Nasional
    Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

    Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

    Nasional
    Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

    Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

    Nasional
    Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

    Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

    Nasional
    Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

    Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

    Nasional
    Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Nasional
    Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

    Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

    Nasional
    Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

    Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

    Nasional
    KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

    KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

    Nasional
    Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

    Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

    Nasional
    Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

    Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

    Nasional
    Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

    Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

    Nasional
    Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

    Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X