Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Belum Berencana Copot Nazaruddin

Kompas.com - 18/05/2011, 15:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menegaskan, M Nazaruddin masih diakui sebagai bendahara umum partai. Menurutnya, belum ada pula rencana partai untuk mencopot atau menonaktifkan pria yang diduga terlibat dalam kasus suap Sesmenpora Wafid Muharam terkait pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 tersebut.

"Menyangkut kader Demokrat yang disebut, sampai detik ini Nazaruddin masih bendahara umum kami. Dia tersangka saja belum, terperiksa juga belum," katanya kepada wartawan, Rabu (18/5/2011).

Anggota tim investigasi internal Demokrat ini mengatakan, tim masih terus bekerja secara independen. Begitu pula Dewan Kehormatan (DK) Partai Demokrat. Dia menegaskan, tak ada sedikit pun pretensi baik dari DK maupun tim untuk melindungi atau membela Nazaruddin. Semua kader Demokrat ditekankan untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Bahkan, Demokrat dan tim mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja secara profesional dan proporsional. KPK diminta untuk menuntaskan pemeriksaan, bahkan untuk Angelina Sondakh yang sampai saat ini belum terindikasi terlibat.

"Sampai detik ini penyangkalan sudah disampaikan Nazarudin, enggak ada soal Angie. Di dalam klarifikasi internal fraksi tidak ditemukan indikasi keterlibatan, itu kan diinterpretasi tidak bersalah. Yang menentukan bersalah ya tunggu proses hukum. Percayalah, Demokrat tidak punya pretensi menahan-nahan. Kita minta KPK bertindak proporsional dan profesional," tandas anggota Komisi I DPR ini.

Dalam pusaran kasus dugaan suap ini, nama Nazaruddin muncul dari pernyataan Kamaruddin Simanjuntak, mantan kuasa hukum salah satu tersangka, Mindo Rosalina Manullang. Ia menyebut Nazaruddin merupakan atasan Rosa yang memerintahkan untuk menemani petinggi  PT Duta Graha Indah M El Idris untuk menemui Wafid Muharam. Setelah nama Nazaruddin semakin dikaitkan dengan kasus ini, Demokrat membentuk tim investigasi internal untuk mendalami dugaan yang berkembang. Sejauh ini, Nazaruddin menyangkal keterlibatannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    Nasional
    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com