Lukman Hakim: Bubarkan NII!

Kompas.com - 27/04/2011, 19:07 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, gerakan Negara Islam Indonesia harus segera dibubarkan. Menurut Lukman, gerakan ini berisi ajaran-ajaran yang sangat bertolak belakang dengan ideologi Pancasila.

"NII harus dibubarkan, jelas itu ajaran yang sangat bertolak belakang bertentangan, bahkan mengancam keutuhan kita sebagai sebuah bangsa yang sangat heterogen, majemuk, dan beragam ini," ungkap Lukman di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (27/4/2011).

Menurut Lukman, negara perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk menyegarkan kembali pemikiran masyarakat untuk menjunjung tinggi Pancasila. Ia khawatir, jika nilai-nilai Pancasila ini dikesampingkan akibat bentuk-bentuk gerakan seperti NII, bangsa ini tidak akan memiliki pegangan ketika menghadapi masa globalisasi karena adanya pemikiran baru yang terbentuk.

"Pancasila telah teruji sekian lama menyatukan kita," katanya.

Gerakan NII yang mulai kembali mencuat beberapa pekan terakhir menyasar para mahasiswa, terutama para mahasiswa baru yang baru memasuki bangku kuliah. Beberapa daerah yang diketahui telah terjadi perekrutan adalah di Malang, Yogyakarta, Bogor, Bandung, dan Jakarta. Modus yang digunakan biasanya mengajak si mahasiswa untuk menjadi responden sebuah penelitian dan diajak berdiskusi. Selanjutnya, akan disisipi ajaran-ajaran NII hingga dibawa untuk dibaiat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

    PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

    Nasional
    Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

    Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

    Nasional
    Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

    Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

    Nasional
    Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

    Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

    Nasional
    Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

    Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

    Nasional
    Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

    Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

    Nasional
    Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

    Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

    Nasional
    Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

    Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

    Nasional
    Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

    Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

    Nasional
    PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

    PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

    Nasional
    Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

    Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

    Nasional
    Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

    Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

    Nasional
    Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

    Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

    Nasional
    Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

    Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

    Nasional
    Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

    Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.