Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susahnya Mencari Informasi Studi Banding DPR

Kompas.com - 26/04/2011, 11:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam komisi maupun alat kelengkapan melakukan studi banding ke luar negeri di masa reses ini.  Komisi I berkunjung ke lima negara yakni Perancis, Spanyol, Turki, Rusia, dan AS. Komisi VIII melalui Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Fakir Miskin berangkat ke China dan Australia.

Komisi X berangkat ke Spanyol dan China untuk belajar dan melihat fasilitas olahraga, perpustakaan, belajar pendidikan, dan wisata.  Sedangkan Badan Urusan Rumah Tangga DPR akan menyambangi Inggris dan Amerika Serikat.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, sepanjang tahun 2011, DPR mengalokasikan anggaran studi banding ke luar negeri sebesar Rp 105,924 miliar lebih. Nilai ini setara dengan dengan 2.301 beasiswa bagi anak keluarga miskin untuk menempuh pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pagu beasiswa untuk anak keluarga miskin dari jenjang SD hingga perguruan tinggi tahun ini hanya Rp 46,038 juta per orang.

Tapi, bukan itu saja soalnya. Pertanyaan yang mengusik, seberapa terbuka anggota dewan yang terhormat mensosialisasikan kunjungan kerja ini kepada masyarakat. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan pernah mengungkapkan, berdasarkan kesepakatan rapat konsultasi pimpinan, setiap kunjungan kerja ke luar negeri harus disosialisasikan kepada masyarakat. Namun, sulit sekali memperoleh informasi mengenai kunjungan kerja ke luar negeri itu.

Mari kita tengok pengalaman Kompas.com berikut ini. Komisi VIII akan bertolak menuju Australia pada Rabu (27/4/2011) besok hingga Senin (2/5/2011) pekan mendatang untuk melakukan kunjungan kerja terkait pembahasan RUU Penanganan Fakir Miskin. Apa agenda para anggota Dewan di Negeri Kanguru itu? 

Sejak pekan lalu, Kompas.com berusaha mencari informasi mengenai agenda studi banding ini. Hasilnya nihil. Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding dan Wakil Ketua Komisi VIII Chairun Nisa tak kunjung berhasil dihubungi sejak pekan lalu melalui telepon guna dikonfirmasi mengenai agenda kunjungan kerja ini. 

Pekan lalu, terdengar nada sambung di seberang telepon, tapi tidak ada yang mengangkat. Biasanya, kedua pimpinan Komisi ini selalu terjangkau wartawan. Pagi ini, Selasa (26/4/2011), Kompas.com berusaha kembali menghubungi keduanya, tapi nomor telepon mereka tidak aktif. 

Hal serupa juga terjadi ketika Kompas.com menghubungi Wakil Ketua Komisi VIII lainnya, Gondo Radityo Gambiro yang memimpin perjalanan kunjungan kerja rombongan Anggota Komisi VIII lainnya ke Cina. Kemarin, ponselnya aktif tapi tak diangkat ketika dihubungi. 

Politisi Demokrat ini hanya membalas dua kali melalui pesan singkat. Pesan singkat yang pertama berisi pertanyaan mengenai topik apa yang akan ditanyakan Kompas.com jika menghubunginya. Pesan singkat yang kedua berisi janji akan akan menghubungi kembali. 

"Nanti sy telp ya, skrg msh rpt. Tks," demikian bunyi pesan singkat tersebut. Sayangnya, Gondo tak menghubungi balik hingga pagi ini. Begitu pula, ketika dihubungi kembali. Ponselnya yang aktif tak kunjung diangkat.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    RS Polri Buka Posko untuk Identifikasi Jenazah Korban Pesawat Jatuh di BSD

    RS Polri Buka Posko untuk Identifikasi Jenazah Korban Pesawat Jatuh di BSD

    Nasional
    ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

    ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

    Nasional
    Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

    Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

    Nasional
    Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

    Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

    Nasional
    Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

    Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

    Nasional
    ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

    ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

    Nasional
    Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

    Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

    Nasional
    Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

    Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

    Nasional
    Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

    Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

    Nasional
    Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

    Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

    Nasional
    Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

    Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

    Nasional
    UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

    UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

    Nasional
    Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

    Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

    Nasional
    MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

    MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

    Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com