Harkristuti Calon Waka Kompolnas?

Kompas.com - 09/03/2011, 01:07 WIB
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Harkristuti Harkrisnowo merupakan salah satu nama yang akan dicalonkan sebagai Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

"Ya, Ibu Harkristuti hanya salah satu calon saja. Masih ada calon lainnya," tandas Menko Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto kepada Kompas di Jakarta, Selasa (8/3) petang.

Djoko sebelumnya mengaku melapor ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pelantikan anggota Komisi Kejaksaan dan sudah siapnya Peraturan Presiden tentang Kompolnas dengan kewenangan yang baru.

"Kalau calon Wakil Ketua Kompolnas memang belum ada Keputusan Presiden (Keppres)-nya. Ibu Harkristuti hanya salah satu calon. Kita masih cari yang lain," tambahnya.

Sebelumnya, disebut-sebut Harkristuti sudah ditetapkan oleh Presiden Yudhoyono sebagai Wakil Ketua Kompolnas. Namun, ternyata ada masalah karena statusnya bukan setara dengan menteri untuk jabatan Waka Kompolnas itu. Harkristuti sendiri hanya eselon I.

Wakil Ketua Kompolnas adalah jabatan baru dalam kewenangan yang baru di Kompolnas, yaitu ikut melakukan pemeriksaan jika terjadinya pelanggaran etika di kalangan Kepolisian Negara RI. Adapun Ketua Kompolnas akan dijabat secara ex officio oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan, yaitu Djoko Suyanto.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nobar Film G30S/PKI, Polisi Tegaskan Tak Keluarkan Izin Keramaian

Nobar Film G30S/PKI, Polisi Tegaskan Tak Keluarkan Izin Keramaian

Nasional
Satgas Covid-19 Kembangkan Masker Khusus untuk Daerah Zona Merah

Satgas Covid-19 Kembangkan Masker Khusus untuk Daerah Zona Merah

Nasional
Ketua Satgas Covid-19: Harusnya Kita Bisa Periksa 38.000 Orang Per Hari

Ketua Satgas Covid-19: Harusnya Kita Bisa Periksa 38.000 Orang Per Hari

Nasional
KPU: Calon Kepala Daerah Harus Mundur dari DPR/DPD/DPRD

KPU: Calon Kepala Daerah Harus Mundur dari DPR/DPD/DPRD

Nasional
Peneliti LIPI: Kasus Pendeta Yeremia Tak Bisa Diselesaikan dengan Santunan

Peneliti LIPI: Kasus Pendeta Yeremia Tak Bisa Diselesaikan dengan Santunan

Nasional
10 Strategi Pemerintah Tekan Angka Kematian Covid-19

10 Strategi Pemerintah Tekan Angka Kematian Covid-19

Nasional
Satgas: Kalau Kita Sendirian yang Patuh Protokol Kesehatan, Percuma...

Satgas: Kalau Kita Sendirian yang Patuh Protokol Kesehatan, Percuma...

Nasional
Akhiri Konflik Papua, Pemerintah Diminta Buka Dialog dan Rekonsiliasi

Akhiri Konflik Papua, Pemerintah Diminta Buka Dialog dan Rekonsiliasi

Nasional
102 Juta Orang akan Disuntik Vaksin Covid-19 Sepanjang 2021, Siapa Saja?

102 Juta Orang akan Disuntik Vaksin Covid-19 Sepanjang 2021, Siapa Saja?

Nasional
Satgas: Tersisa 3.750 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Jakarta

Satgas: Tersisa 3.750 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Jakarta

Nasional
Doni Monardo Sebut Sekitar 45 Juta Warga Indonesia Yakin Tak Akan Tertular Covid-19

Doni Monardo Sebut Sekitar 45 Juta Warga Indonesia Yakin Tak Akan Tertular Covid-19

Nasional
Ketua Baleg: Rapat Panja Rampung, RUU Cipta Kerja Masuk ke Tahap Tiga

Ketua Baleg: Rapat Panja Rampung, RUU Cipta Kerja Masuk ke Tahap Tiga

Nasional
Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Djoko Tjandra dkk Ditahan di Rutan Cipinang

Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Djoko Tjandra dkk Ditahan di Rutan Cipinang

Nasional
Pakar Hukum: Presiden Dapat Tunda Pilkada Tanpa Libatkan DPR dan KPU

Pakar Hukum: Presiden Dapat Tunda Pilkada Tanpa Libatkan DPR dan KPU

Nasional
LIPI Minta Pemerintah Hati-hati Usut Kasus Pembunuhan Pendeta di Papua

LIPI Minta Pemerintah Hati-hati Usut Kasus Pembunuhan Pendeta di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X