Ical: Koalisi Bukan Sekadar Kursi Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan, persoalan koalisi bukan semata-mata menyangkut posisi menteri partai anggota koalisi di kabinet. Pertimbangan utama dalam berkoalisi juga bukan semata-mata pertimbangan politik dan hubungan-hubungan kekuasaan.

"Itulah filosofi mendasar yang ditawarkan Golkar dalam posisi politik saat ini di mana udara Jakarta terlalu pekat dengan tawar-menawar kekuasaan. Filosofi kami, saya harap dapat menjadi angin segar yang mengajak kita semua kembali pada esensi politik sebagai jalan kebangsaan dan pembangunan nasional," kata Aburizal di hadapan pimpinan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pertimbangan Partai Golkar dalam Rapat Konsolidasi Nasional, Selasa (8/3/2011) di Hotel Sultan, Jakarta.

Golkar berpendapat, posisi menteri adalah posisi yang terhormat. Penggantian menteri selayaknya dilakukan atas dasar kinerja, bukan atas dasar kepentingan politik demi mempertahankan kekuasaan.

Aburizal yang biasa disapa Ical menyesalkan kesan yang muncul di masyarakat bahwa Partai Golkar hanya memperhitungkan keuntungan kekuasaan, termasuk posisi menteri dalam berkoalisi. Menurut dia, posisi menteri tidak hanya menunjukkan kekuasaan, tapi juga memberikan kesempatan pada Golkar mengabdi kepada masyarakat dalam bentuk yang konkret.

"Posisi menteri dan hakikatnya sebuah pemerintah harusnya diukur dari performance, yaitu keberhasilan dan prestasi dalam memajukan bangsa. Hanya mereka yang mampu dan kompeten yang seharusnya mendapat posisi menteri," ucapnya.

Dalam rapat konsolidasi nasional tersebut, Partai Golkar mengundang seluruh pimpinan daerah se-Indonesia. Sebagai Ketua Umum, Ical ingin menjaring aspirasi untuk memutuskan sikap Golkar menyangkut koalisi dan perombakan kabinet.

Dijadwalkan, sore ini pukul 16.00 di Wisma Negara, Ical akan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat membicarakan nasib Golkar di koalisi.

Hubungan antarpartai politik pendukung pemerintah merenggang pasca-usulan hak angket pajak. Partai Golkar dan PKS memilih berbeda suara dengan Partai Demokrat. Kedua partai tersebut juga bersimpang jalan saat pengambilan keputusan mengenai usulan hak angket pajak kasus Bank Century. Presiden Yudhoyono tengah memikirkan evaluasi serius untuk menata ulang koalisi.

Selengkapnya mengenai gonjang-ganjing koalisi baca Evaluasi Koalisi