Bahas Koalisi, Golkar Kumpulkan Pimpinan

JAKARTA, KOMPAS.com — Hari ini, Selasa (8/3/2011), Partai Golkar mengumpulkan pimpinan daerah se-Indonesia untuk menghadiri rapat membahas perkembangan situasi politik terakhir yang dipimpin Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Semua ketua pimpinan daerah diwajibkan untuk hadir dalam pertemuan yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie pada Selasa (8/3/2011) nanti. Tidak boleh diwakilkan," kata Priyo Budi Santoso, seusai menerima Penganugerahan sebagai Politisi Pria Terpopuler 2010, di Jakarta, Senin (7/3/2011) malam.

Menurut dia, dikumpulkannya ketua pimpinan daerah itu karena dipandang perlu mengingat situasi politik saat ini begitu cepat. "Mereka akan mendapatkan penjelasan dari Ketum Golkar sehingga diharapkan adanya umpan balik atau pandangan dari daerah terhadap situasi terakhir. Kami juga ingin pada saatnya agar teman di daerah memberikan mandat penuh kepada DPP untuk memutuskan terbaik mengenai perkembangan perpolitikan kita saat ini," katanya.

Ia tidak membantah adanya permintaan dari daerah agar Golkar berada di luar pemerintahan, tetapi ada juga yang masih menginginkan Golkar memberikan pengabdiannya kepada masyarakat dan bangsa dengan mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Di Golkar juga terjadi pandangan-pandangan yang berbeda, tetapi tujuannya baik. Golkar ingin mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat dan bangsa ke depan," tuturnya.

Presiden bertemu Aburizal

Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengungkapkan, Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah Presiden dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang juga Ketua Harian Setgab.

”Secepatnya, dalam minggu ini,” kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (7/3/2011).

Kedua pemimpin parpol terbesar di Indonesia tersebut akan berbicara seputar koalisi di pemerintahan. Pasca-usulan Hak Angket Pajak, hubungan antarpartai politik pendukung pemerintah merenggang setelah Partai Golkar dan PKS memilih berbeda suara dengan Partai Demokrat. Kedua partai tersebut juga bersimpang jalan saat pengambilan keputusan mengenai usulan Hak Angket Pajak Kasus Bank Century. Presiden Yudhoyono tengah memikirkan evaluasi serius untuk menata ulang koalisi.

Baca juga Priyo dan Lily, Politisi Terpopuler