Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical: Koalisi Bukan Sekadar Kursi Menteri

Kompas.com - 08/03/2011, 12:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan, persoalan koalisi bukan semata-mata menyangkut posisi menteri partai anggota koalisi di kabinet. Pertimbangan utama dalam berkoalisi juga bukan semata-mata pertimbangan politik dan hubungan-hubungan kekuasaan.

"Itulah filosofi mendasar yang ditawarkan Golkar dalam posisi politik saat ini di mana udara Jakarta terlalu pekat dengan tawar-menawar kekuasaan. Filosofi kami, saya harap dapat menjadi angin segar yang mengajak kita semua kembali pada esensi politik sebagai jalan kebangsaan dan pembangunan nasional," kata Aburizal di hadapan pimpinan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pertimbangan Partai Golkar dalam Rapat Konsolidasi Nasional, Selasa (8/3/2011) di Hotel Sultan, Jakarta.

Golkar berpendapat, posisi menteri adalah posisi yang terhormat. Penggantian menteri selayaknya dilakukan atas dasar kinerja, bukan atas dasar kepentingan politik demi mempertahankan kekuasaan.

Aburizal yang biasa disapa Ical menyesalkan kesan yang muncul di masyarakat bahwa Partai Golkar hanya memperhitungkan keuntungan kekuasaan, termasuk posisi menteri dalam berkoalisi. Menurut dia, posisi menteri tidak hanya menunjukkan kekuasaan, tapi juga memberikan kesempatan pada Golkar mengabdi kepada masyarakat dalam bentuk yang konkret.

"Posisi menteri dan hakikatnya sebuah pemerintah harusnya diukur dari performance, yaitu keberhasilan dan prestasi dalam memajukan bangsa. Hanya mereka yang mampu dan kompeten yang seharusnya mendapat posisi menteri," ucapnya.

Dalam rapat konsolidasi nasional tersebut, Partai Golkar mengundang seluruh pimpinan daerah se-Indonesia. Sebagai Ketua Umum, Ical ingin menjaring aspirasi untuk memutuskan sikap Golkar menyangkut koalisi dan perombakan kabinet.

Dijadwalkan, sore ini pukul 16.00 di Wisma Negara, Ical akan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat membicarakan nasib Golkar di koalisi.

Hubungan antarpartai politik pendukung pemerintah merenggang pasca-usulan hak angket pajak. Partai Golkar dan PKS memilih berbeda suara dengan Partai Demokrat. Kedua partai tersebut juga bersimpang jalan saat pengambilan keputusan mengenai usulan hak angket pajak kasus Bank Century. Presiden Yudhoyono tengah memikirkan evaluasi serius untuk menata ulang koalisi.

 

Selengkapnya mengenai gonjang-ganjing koalisi baca Evaluasi Koalisi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

    Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

    Nasional
    Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

    Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

    Nasional
    Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

    Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

    Nasional
    Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

    Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

    Nasional
    Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

    Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

    Nasional
    SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

    SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

    Nasional
    Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

    Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

    Nasional
    Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

    Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

    Nasional
    Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

    Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

    Nasional
    MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

    MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

    Nasional
    Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

    Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

    Nasional
    MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

    MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

    Nasional
    Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

    Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

    Nasional
    Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi 'Online' ke Calon Pengantin

    Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi "Online" ke Calon Pengantin

    Nasional
    Garuda Indonesia 'Delay' 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

    Garuda Indonesia "Delay" 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com