UU Parpol Tak Dorong Kualitas Demokrasi - Kompas.com

UU Parpol Tak Dorong Kualitas Demokrasi

Kompas.com - 28/02/2011, 14:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Syamsuddin Haris mengatakan, Undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) tak mendorong kualitas demokrasi di Indonesia. Pasalnya, UU tersebut tak memfasilitasi proses kaderisasi dan rekrutmen politik bagi setiap parpol yang telah berbadan hukum.

"Akibatnya, parpol berbadan hukum yang lolos verifikasi KPU menyusun daftar caleg atas dasar 'selera' pimpinan parpol," kata Syamsuddin pada Sarasehan KPU dengan Media Massa, LSM, dan Ormas bertajuk "KPU Menyongsong Pemilu 2014" di Jakarta, Senin (28/1/2011).

Ia berpendapat, revisi undang-undang parpol setiap menjelang pemilu tak terkait langsung dengan urgensi pembentukan sistem kepartaian yang mendukung efektivitas sistem pemerintahan presidensial.

"Ke depan, perlu dipertimbangkan agar pengaturan parpol berbadan hukum yang akan diverifikasi secara faktual oleh KPU menjadi bagian dari UU Pemilu, sehingga tidak diperlukan UU Parpol yang terpisah seperti sekarang. Jika menjadi bagian dari UU Pemilu, maka berbagai kewajiban parpol seperti pendidikan politik, kaderisasi, rekrutmen politik, dan pelembagaan demokrasi internal bisa dipaksa diagendakan oleh parpol sebelum tahap verifikasi faktual oleh KPU," katanya.

Sementara itu, Syamsuddin, yang juga peneliti LIPI, mengkritisi masalah sistem kepartaian di Indonesia. Dikatakan, jumlah parpol di Indonesia banyak, dan ideologinya tunggal dan cenderung seragam. Banyaknya jumlah parpol lebih mencerminkan fragmentasi kepentingan ketimbang polarisasi ideologis. Ia juga menjelaskan soal berkembangnya politik kartel dalam sistem kepartaian.

"Ini ditandai oleh kecenderungan faktual bahwa konflik, persaingan dan kerja sama antarparpol lebih berpusat pada perburuan rente atau rent seeking ketimbang kompetisi memperjuangkan kebijakan atas dasar ideologi tertentu untuk kepentingan umum," katanya.

Sistem kepartaian juga dipandang relatif belum memberikan kontribusi dan insentif bagi efektivitas dan produktivitas sistem politik. Sebaliknya, sistem kepartaian lebih merupakan beban bagi pemerintahan hasil pemilu.

"Tidak ada upaya serius dan konsisten untuk melembagakan sistem multipartai sederhana sebagai prasyarat efektivitas sistem presidensial. Selain itu, karena ideologi, visi, dan haluan politik parpol tidak jelas, maka relatif tidak ada kompetisi antarparpol berbasis kebijakan," katanya. 


EditorHeru Margianto

Terkini Lainnya

Pagi Ini, Dua Pemimpin Korea Berjumpa dalam Pertemuan Bersejarah

Pagi Ini, Dua Pemimpin Korea Berjumpa dalam Pertemuan Bersejarah

Internasional
Terungkapnya Pencuri 14 Laptop untuk UNBK di SMP Muhammadiyah Koja...

Terungkapnya Pencuri 14 Laptop untuk UNBK di SMP Muhammadiyah Koja...

Megapolitan
KPK Supervisi Enam Kasus Dugaan Korupsi di Riau

KPK Supervisi Enam Kasus Dugaan Korupsi di Riau

Nasional
C-130 B Hercules, T-1301 beristirahat di Museum Dirgantara Yogyakarta

C-130 B Hercules, T-1301 beristirahat di Museum Dirgantara Yogyakarta

Nasional
Moeldoko: Presiden Tidak Akan Korbankan Negara untuk Tenaga Kerja Asing

Moeldoko: Presiden Tidak Akan Korbankan Negara untuk Tenaga Kerja Asing

Regional
Berita Populer: Anak Diikat di Sepeda Motor, hingga Prediksi Kiamat oleh Da Vinci

Berita Populer: Anak Diikat di Sepeda Motor, hingga Prediksi Kiamat oleh Da Vinci

Internasional
Sejumlah Wilayah di Jabodetabek Akan Diguyur Hujan Hari Ini

Sejumlah Wilayah di Jabodetabek Akan Diguyur Hujan Hari Ini

Megapolitan
Pengamat: Pertemuan Jokowi dengan Alumni 212 Luruskan yang 'Bengkok'

Pengamat: Pertemuan Jokowi dengan Alumni 212 Luruskan yang "Bengkok"

Nasional
Terjebak di Hutan Rehabilitasi, Seekor Macan Dahan Ditemukan di Pangkalan Bun

Terjebak di Hutan Rehabilitasi, Seekor Macan Dahan Ditemukan di Pangkalan Bun

Regional
'Indonesia Bisa Maju dengan Inovasi dan Kreativitas Generasi Muda dan Wanita'

"Indonesia Bisa Maju dengan Inovasi dan Kreativitas Generasi Muda dan Wanita"

Nasional
Melihat Lahan Parkir yang Akan Jadi Tempat Relokasi Pedagang Blok G

Melihat Lahan Parkir yang Akan Jadi Tempat Relokasi Pedagang Blok G

Megapolitan
Pencabutan Hak Politik Dinilai Signifikan Beri Efek Ngeri bagi Para Politisi

Pencabutan Hak Politik Dinilai Signifikan Beri Efek Ngeri bagi Para Politisi

Nasional
KPU Imbau Calon Kepala Daerah Tak Kampanyekan Capres Saat Pilkada

KPU Imbau Calon Kepala Daerah Tak Kampanyekan Capres Saat Pilkada

Nasional
Mengunjungi Taman Piknik, Oase di Tengah Hiruk Pikuk Kalimalang

Mengunjungi Taman Piknik, Oase di Tengah Hiruk Pikuk Kalimalang

Megapolitan
Bantah Fadli Zon, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi Tak Pernah Panik

Bantah Fadli Zon, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi Tak Pernah Panik

Nasional

Close Ads X