Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Dipo Ada Benarnya

Kompas.com - 22/02/2011, 11:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang mengatakan akan membatasi informasi dan asupan iklan terhadap media-media yang mengkritisi pemerintah harus dihormati. Pernyataan Dipo tersebut dapat dimengerti mengingat Dipo dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pernyataan Pak Dipo Alam, kita bisa mengerti. Beliau kan Sekretaris Negara (Kabinet), mungkin beliau merasakan dekatnya beliau dengan Presiden. Kok, tega-teganya beberapa media, termasuk cetak dan televisi (mengkritik pemerintah terus-menerus)," kata Ruhut sebelum menghadiri Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2011).

Menurut Ruhut, apa yang dinyatakan Dipo ada benarnya. Beberapa media memberitakan kinerja pemerintah tidak berimbang. Menghubung-hubungkan peristiwa tertentu dengan kinerja pemerintah yang sebenarnya tidak ada hubungannya.

"Satu kasus yang tidak ada hubungan diulang-ulang supaya ada hubungan, sangat menjijikkan. Pak Dipo boleh-boleh saja dong, mungkin dia tidak bisa terima," ujar Ruhut.

Ancam media

Seperti diberitakan, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengancam media yang selalu mengkritik pemerintah tak akan mendapat iklan dari institusi pemerintah. Dipo akan meminta sekretaris jenderal dan humas-humas lembaga negara tak memasang iklan di media yang bersangkutan.

Ia berpendapat, ancaman yang disampaikannya merupakan bentuk pendidikan terhadap media. "Saya hendak mendidik media sebagai pemangku kekuasaan. (Saya) mengingatkan mereka, kan hak saya sebagai rakyat. Jangan media menjadi institusi yang can do no wrong," jelas dia.

Belakangan, Dipo mulai terbuka. Ia menyebut TV One, Metro TV, dan Harian Media Indonesia sebagai media yang kerap mengkritik pemerintah melalui pemberitaan yang disebutnya tidak terukur. TV One adalah kepunyaan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Sementara, Harian Media Indonesia dan Metro TV adalah milik politisi Partai Golkar yang saat ini tengah gencar membangun organisasi Nasional Demokrat, Surya Paloh.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    Nasional
    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com