Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Bagus-Bagus Saja PDI Masuk Koalisi!

Kompas.com - 12/02/2011, 15:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edi, yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menyambut gembira adanya rencana beberapa elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk bergabung ke kubu pemerintahan. PDI-P dikatakan terbuka jika kadernya ada yang ditawari kursi menteri.

"Bagus-bagus saja. Berarti ada kekuatan baru di pemerintahan," kata Tjatur kepada para wartawan, Sabtu (12/2/2011), di Jakarta.

Namun, Tjatur berpendapat, PDI-P sebaiknya juga bergabung ke Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah yang dipimpin Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Sampai saat ini, PDI-P belum menyatakan kesediaannya bergabung ke Setgab.

"Ya, (PDI-P) masuk ke pemerintahan, tetapi tak masuk Setgab, sangat lucu," kata Tjatur singkat.

Seperti diwartakan, PDI-P dikatakan tidak akan meminta dilibatkan dalam kabinet jika Presiden melakukan perombakan kabinet. Meskipun demikian, partai berlambang kepala banteng itu tidak menghalangi apabila Presiden meminta kader PDI-P untuk menjadi menteri.

Demikian diungkapkan politikus senior PDI-P yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas di Jakarta, Kamis (10/2/2011) lalu.

"PDI-P jangan melamar, jangan meminta pekerjaan. Kalau Presiden butuh, ya, enggak masalah, " katanya.

PDI-P tak akan menghalangi kadernya yang diminta untuk membantu Presiden. Syaratnya, kader harus berhenti dari partai.

Taufiq meyakini, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak akan mempermasalahkan kader yang diminta masuk kabinet.

"Tinggal bilang saja ke Ketua Umum, 'Ibu (Megawati) saya dibutuhkan negara'. Kalau untuk negara, PDI-P harus bantu," ujarnya.

Ia mengatakan, keterlibatan kader PDI-P di dalam kabinet tidak akan menyurutkan daya kritis partai kepada pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com