Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Bagus-Bagus Saja PDI Masuk Koalisi!

Kompas.com - 12/02/2011, 15:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edi, yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menyambut gembira adanya rencana beberapa elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk bergabung ke kubu pemerintahan. PDI-P dikatakan terbuka jika kadernya ada yang ditawari kursi menteri.

"Bagus-bagus saja. Berarti ada kekuatan baru di pemerintahan," kata Tjatur kepada para wartawan, Sabtu (12/2/2011), di Jakarta.

Namun, Tjatur berpendapat, PDI-P sebaiknya juga bergabung ke Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah yang dipimpin Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Sampai saat ini, PDI-P belum menyatakan kesediaannya bergabung ke Setgab.

"Ya, (PDI-P) masuk ke pemerintahan, tetapi tak masuk Setgab, sangat lucu," kata Tjatur singkat.

Seperti diwartakan, PDI-P dikatakan tidak akan meminta dilibatkan dalam kabinet jika Presiden melakukan perombakan kabinet. Meskipun demikian, partai berlambang kepala banteng itu tidak menghalangi apabila Presiden meminta kader PDI-P untuk menjadi menteri.

Demikian diungkapkan politikus senior PDI-P yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas di Jakarta, Kamis (10/2/2011) lalu.

"PDI-P jangan melamar, jangan meminta pekerjaan. Kalau Presiden butuh, ya, enggak masalah, " katanya.

PDI-P tak akan menghalangi kadernya yang diminta untuk membantu Presiden. Syaratnya, kader harus berhenti dari partai.

Taufiq meyakini, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak akan mempermasalahkan kader yang diminta masuk kabinet.

"Tinggal bilang saja ke Ketua Umum, 'Ibu (Megawati) saya dibutuhkan negara'. Kalau untuk negara, PDI-P harus bantu," ujarnya.

Ia mengatakan, keterlibatan kader PDI-P di dalam kabinet tidak akan menyurutkan daya kritis partai kepada pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com