Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Tak Perlu Naikkan BBM

Kompas.com - 13/06/2009, 15:19 WIB

ACEH, KOMPAS.com- Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla yang juga calon presiden, menyatakan, meskipun harga minyak mentah dunia telah mencapai 73 dollar AS per barrel, pemerintah tidak harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pasalnya, meskipun belanja negara akan semakin besar akibat meningkatnya tekanan subsidi, secara berimbang pendapatan negara sebenarnya juga akan bertambah akibat harga minyak mentah dunia tersebut.

Demikian ditegaskan Wapres Kalla saat perbincangan dengan pers, yang menyertai perjalanan kunjungan kerja dan kampanyenya di Yogyakarta, Semarang, dan Aceh, dalam penerbangan dari Aceh menuju Riau, Sabtu (13/6) siang tadi.

Pers sebelumnya meminta pendapat Wapres Kalla terkait dengan melonjaknya harga minyak mentah dunia sampai 73 dollar AS dan pernyataan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono, yang kini menjadi calon Wapres untuk pasangan Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menanggapi harga minyak yang semakin tinggi, Boediono mengatakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan dilanjutkan pada tahun depan. Pernyataan Boediono ini diisyaratkan sebagai upaya pemerintah akan menaikkan harga BBM.

"Tanyakan saja lagi pada Boediono, apakah dengan melanjutkan program BLT, pemerintah yang akan dibentuknya jika mereka menang akan segera menaikkan harga BBM?" ujar Wapres Kalla bertanya balik.

Menurut Wapres Kalla, sebenarnya jika harga minyak mentah dunia masih mencapai 73 dollar AS, hal itu masih aman. "Karena, meskipun belanja bertambah karena subsidi bertambah, pendapatan negara juga bertambah karena ekspor minyak kita," ujarnya.

Dikatakan Wapres Kalla, dengan kenaikan harga minyak mentah dunia, pemerintah dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan tekanan terhadap APBN dan kenaikan harga BBM.

"Tidak perlu harga BBM dinaikkan, akan tetapi dengan cara mempercepat konversi minyak tanah dengan gas elpiji. Kemudian, percepat juga program proyek listrik 10.000 MW dengan mengganti BBM dengan batubara. Termasuk juga minyak dan gas dari Proyek Donggi Sonori agar tidak diekspor ke luar negeri, akan tetapi digunakan untuk kebutuhan dalam negeri," papar Wapres Kalla.

Wapres Kalla menyatakan, memang jika harga minyak mentah dunia terus naik, bisa mempengaruhi defisit anggaran di APBN 2009. "Ya itu, harus segera dipercepat program konversi dan proyek listrik agar belanja negara untuk subsidi BBM berkurang," kata Wapres Kalla.

Lebih jauh, Wapres Kalla menambahkan, menghadapi kenaikan harga minyak mentah dunia, juga diminta jangan buru-buru panik. "Pak Boediono itu pendekatannya hanya moneter dan fiskal semata. Padahal, tidak bisa hanya itu. Solusinya adalah pendekatan teknis, yaitu percepat konversi, proyek listrik 10.000 MW, produksi gas proyek Donggi Sonoro diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri dulu," demikian Wapres Kalla.

Dengan mempercepat proyek dan program tersebut, lanjut Wapres Kalla, pemerintah tidak perlu lagi seluruh BBM harus disubsidi. "Tentu seperti BBM tidak, karena itu hanya untuk orang mampu," ujarnya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com