PKS Inkonsisten

Kompas.com - 16/05/2009, 11:31 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Sesaat setelah nama Boediono terungkap ke publik sebagai pasangan calon wakil presiden yang akan mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono sejumlah partai mitra koalisi Partai Demokrat bersuara keras. Salah satu partai yang paling vokal menyatakan keberatannya adalah Partai Keadilan Sejahtera.

Wacana yang dimunculkan ke publik oleh sejumlah fungsionaris partai adalah kemungkinan partai berbasis islam ini meninggalkan koalisinya dengan Demokrat. Namun, toh kegeraman PKS sirna saat bertemu SBY sebelum acara deklarasi pasangan SBY Berbudi di Bandung, Jumat (15/5) malam. PKS kembali merapat ke Demokrat.

Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia, Burhanudin Muhtadi, melihat hal tersebut sebagai inkosistensi PKS. "Hanya gertak sambal, selama ini PKS yang paling kencang menolak keputusan tersebut," ujarnya dalam diskusi yang bertajuk Koalisi Capres-Cawapres, Jakarta, Sabtu (16/5). Menurutnya, PKS harus bisa menjelaskan kepada publik, mengapa dalam 1 x 24 jam bisa berubah.

Muhtadi berpendapat, PKS hanya mementingkan pembagian kekuasaan. Saat kesepakatan jatah kekuasaan didapat, PKS akan melupakan kekecewaan yang ada.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Anton Lesiangi, Ketua DPP Partai Golkar. Di matanya, PKS menjual diri pada Partai Demokrat. "Elite politik adalah pemain politik, dan tidak berdasar pada kepentingan rakyat. Rakyat hanya dijadikan tameng," kata dia.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X