Kaum Buruh Minta Kontrak Politik Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com — Federasi Serikat Buruh Bersama (FSBB) meminta kontrak politik kepada Prabowo Subiyanto, calon presiden yang diusung Partai Gerindra pada pilpres mendatang. Kontrak politik yang diajukan adalah penghapusan potongan pungli sebesar 7,5 persen kepada para buruh dan pengadopsian sistem wali amanat pada program jaminan sosial tenaga kerja.

Permintaan itu diajukan dalam acara "Rembuk Buruh Nasional" di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Kamis (12/3) yang digagas seluruh buruh Indonesia dan dihadiri oleh Prabowo.

"Kami harus meminta kontrak politik kepada Prabowo, segera. Menjadikan dana Jamsostek penuh untuk buruh, karena saat ini dana itu dikelola oleh pemerintah. Padahal iuran datang dari para buruh," teriak Supriyadi, Sekjen Serikat Pekerja Pelabuhan.

Menanggapi tuntutan tersebut, dalam paparannya Prabowo secara tersirat menyampaikan kesanggupannya memperjuangkan kaum buruh termasuk buruh migran. Ini disampaikan seraya meralat hasil deklarasi yang dibuat tim sukses bertuliskan "Melindungi hak-hak buruh migran", diganti menjadi "Melindungi hak-hak seluruh buruh".

"Maaf-maaf salah tulis ini," ujarnya.

Menurut Satya Wijayantoro Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN, dari lima capres yang diundang hanya Prabowo yang hadir dan meluangkan waktunya. "Saya mengundang capres yang berpeluang menang, seperti Megawati, Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan Rizal Ramli," terang Satya.