Parpol, Ganjalan RUU Tipikor

JAKARTA, MINGGU - Tahun 2009 sebenarnya tahun penentuan 'hidup-matinya' pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Mahkamah Konstitusi, melalui putusan nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 'menitahkan' pemerintah dan DPR segera memperkuat basis konstitusi pemberantasan korupsi melalui pembentukan Undang-Undang Pengadilan Tipikor, dengan batas waktu 19 Desember 2009.

Dengan mempertimbangkan bahwa perhelatan pesta demokrasi legislatif dan presiden pada bulan April dan Juli, yang akan membuat sibuk para anggota dewan yang kembali mencalonkan diri, maka tidak berlebihan jika dikatakan batas waktu pembahasan RUU Pengadilan Tipikor sudah mencapai ambang titik krisis.

Faktanya, di Pansus RUU Pengadilan Tipikor sendiri, hampir 70 persen anggotanya mencalonkan kembali di pemilihan legislatif 2009. Beberapa di antaranya adalah T Gayus Lumbuun, anggota FPDIP daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur I, Lukman Hakim Saifuddin, anggota FPPP dapil Jawa Tengah VI, dan Mustokoweni Murdi, anggota F Golkar dapil Jatim VII.Sampai saat ini pembahasan rancangan undang-undang tersebut masih dalam tahap rapat dengar pendapat umum.

Belum ada satu pun fraksi di DPR yang menyetorkan daftar isian masalah (DIM). Padahal, masa sidang DPR segera berakhir pada tanggal 6 Maret 2009.

Menurut Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Juntho, belum tuntasnya pembahasan ini dapat dimaknai bahwa partai politik yang memiliki fungsionaris di DPR tidak memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, termasuk RUU Pengadilan Tipikor.

"Sampai saat ini belum ada penyataan dari masing-masing pimpinan parpol bahwa mereka mendukung keberadaan pengadilan tipikor. Tidak ada pimpinan parpol yang menginstruksikan kadernya yang menjadi anggota Pansus RUU Pengadilan Tipikor untuk mempercepat proses pembahasan tersebut," ujar Emerson pada konferensi pers, Minggu (8/2) di kantor ICW, Jakarta.

Dengan demikian, lanjut Emerson, ada kesan pimpinan parpol membiarkan proses pembahasan tanpa ada kepastian. Bahkan, bukan tidak mungkin jika pimpinan parpol sengaja membiarkan pengadilan tipikor dibubarkan dan persidangan terdakwa korupsi kembali ke pengadilan umum.

Dikatakan Emerson, ada tanda-tanda bahwa terkatung-katungnya RUU Pengadilan Tipikor adalah bentuk ketidaksukaan sebagian anggota DPR terhadap keberadaan pengadilan tipikor. Dalam kurun waktu singkat saja, setidaknya delapan anggota DPR telah diseret ke pengadilan tipikor. Enam di antaranya, Saleh Djasit, Noor Adenan Razak, Al Amin Nasution, Hamka Yamdu, Anthony Zedra, dan Sarjan Taher, telah divonis.

Sementara itu, dua orang lainnya, Bulyan Royan dan Yusuf Emir Faisal, masih menjalani proses persidangan. Bahkan,  Yusuf Faisal telah didakwa hukuman 10 tahun kurungan penjara oleh tim jaksa penuntut umum, Minggu lalu.

Saat ini sebenarnya sejumlah fungsionaris dari fraksi Golkar, PDIP, Demokrat, dan PKS, telah menyatakan komitmennya dalam menyelesaikan RUU Pengadilan Tipikor sebelum pemilu legislatif.

Ketua DPR Agung Laksono, yang berasal dari fraksi Golkar, bahkan telah menyampaikan komitmennya secara terbuka. Namun, di sinilah konsistensi partai politik diuji.

Menurut Emerson, jika keempat parpol tersebut benar-benar berkomitmen, dia optimis pembahasan RUU Pengadilan Tipikor bakal rampung. Pasalnya jumlah kursi keempat parpol tersebut berjumlah 337 kursi, atau lebih dari separuh kursi di DPR yang berjumlah 550.