JPU: Muchdi Pr Sakit Hati pada Munir

Kompas.com - 21/08/2008, 20:27 WIB
Editor

JAKARTA, KAMIS - Terdakwa kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Mayor Jenderal (Purn) Muchdi Purwo Pranjono menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/8) dengan santai. Tidak nampak gurat kecemasan pada wajah mantan Deputi V Badan Intelejen Negara (BIN) itu.

Bahkan saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan bahwa dirinya menggerakan Pollycarpus Budihari Prijanto untuk membunuh Munir karena dilandasi dendam, Muchdi hanya menatap ke arah JPU. Sesekali ia tersenyum, sembari tangan kanannya ia letakkan di dagunya.

Sidang yang dipimpin majelis hakim Suharto tersebut mengagendakan pembacaan dakwaan atas terdakwa Muchdi Pr. Dalam pembacaan dakwaan, JPU yang diketuai Cyrus Sinaga menyatakan bahwa Muchdi Pr sakit hati terhadap Munir. Kemudian, Muchdi membalaskan sakit hatinya itu dengan menghabisi nyawa Munir.

JPU menjabarkan, Munir semasa hidupnya adalah aktivis LSM yang vokal dalam mengkritik kebijakan pemerintah. Salah satu yang pernah dikritik Munir adalah desakan kepada pemerintah terkait adanya investigasi terhadap penculikan 13  aktivis 1998. Munir pula yang mengungkap bahwa pelaku penculikan terhadap para aktivis adalah oknum anggota Kopassus. Muchdi waktu itu menjabat sebagai Danjen Kopassus. Dari situ, Muchdi lalu diberhentikan dari jabatannya sebagai Danjen Kopassus yang baru dijabatnya dalam 52 hari.

"Sehingga terdakwa sakit hati dan dendam pada korban. Dengan diangkatnya terdakwa sebagai Deputi V BIN tahun 2003, kewenangan jabatan itu memberi peluang terdakwa menghentikan kegiatan Munir yang telah merugikan terdakwa. Terdakwa lalu menggunakan anggota jejaring non organik BIN, mantan pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto. Dengan posisi Polly sebagai pilot, ia lebih memiliki peluang menghabisi Munir ketika Munir melakukan perjalanan dengan pesawat Garuda," jelas Cyrus Sinaga saat membacakan dakwaan.

JPU juga menyebut kalimat bahwa Pollycarpus telah mendapatkan "ikan besar" di Singapura. Dalam dakwaan yang dibacakan, setelah pulang dari penerbangan pesawat Garuda GA 974 pada  7 September 2004, Pollycarpus langsung menghubungi agen madya BIN Budi Santoso. Dalam perbincangan via ponsel, Polly mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan "ikan besar" di Singapura.

"Maknanya adalah sudah berhasil membunuh Munir di Singapura sesuai tugas dari terdakwa. Kemudian, saksi Budi menanyakan apakah sudah melapor ke Muchdi dan dijawab sudah dilaporkan kepada terdakwa terdakwa," lanjut Jaksa Cyrus Sinaga.

JPU mendakwa Muchdi Pr dengan pasal 55 ayat (1) butir kedua KUHP jo pasal 340 KUHP bahwa secara sendiri atau bersama-sama dengan Pollycarpus pada tanggal 6 dan 7 September 2004 di Room Gate 42 Bandara Changi Singapura atau di Pesawat Garuda Boeing 747-400 dengan nomor penerbangan GA 974 melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta merampas nyawa orang lain, dalam hal ini Munir.

Sidang ditunda dua pekan ke depan, Selasa (2/9) dengan agenda eksepsi (keberatan) dari pihak terdakwa. Sempat terjadi tawar menawar dalam penentuan sidang berikutnya. Kuasa Hukum Muchdi meminta sidang dipercepat dan digelar Selasa (26/8). Namun, pimpinan majelis hakim Suharto menegaskan bahwa pekan depan mereka ada tugas sehingga sidang baru bisa digelar, Selasa (2/9).

Kuasa hukum Muchdi Pr, Luthfie Hakim menegaskan pihaknya sudah menyiapkan dua poin utama eksepsi mereka. Mereka menilai apa yang didakwaan oleh JPU tersebut kabur dan hanya berdasarkan asumsi-asumsi terhadap peristiwa, bukan berdasarkan fakta-fakta. Ia mencontohkan, JPU mengatakan Muchdi membunuh Munir karena dendam.

"Ini yang kami katakan pengaburan. Siapa yang mengatakan pak Muchdi dendam. Di dalam dakwaan tidak disebutkan siapa yang memberikan kesaksian bahwa dia dendam. Itu hanya asumsi bukan fakta," ujar Luthfie.
Penasehat hukum Muchdi juga meminta agar saksi Budi Santoso dihadirkan di persidangan. Menurut mereka, dalam perkara dengan ancaman hukuman yang sangat tinggi itu, Budi Santoso sebagai saksi kunci, meski dikabarkan tengah berada di luar negeri, harus dihadirkan.

"Kami meminta keras Budi Santoso dihadirkan di persidangan atau dia dicoret dari daftar saksi," kata Luthfie dengan suara keras. Sidang kemarin dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Tidak sembarang orang bisa masuk ke ruang sidang karena pintu masuk PN Jaksel dikawal ketat. Setiap orang yang masuk diperiksa. Sementara jalan raya di depan PN Jaksel sesak oleh kendaraan. Maklum, sekitar 20-an massa pendukung Muchdi Pr berunjuk rasa di seberang jalan depan PN Jaksel. Mereka meneriakkan orasi agar sidang berjalan tanpa campur tangan pihak asing.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri, Penggantinya Diproses Wanjakti

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri, Penggantinya Diproses Wanjakti

Nasional
Menkes: Saya Kaget, Setiap Habis Libur Panjang, Kasus Covid-19 Selalu Naik 40 Persen

Menkes: Saya Kaget, Setiap Habis Libur Panjang, Kasus Covid-19 Selalu Naik 40 Persen

Nasional
Menkes: Strategi Atasi Pandemi Bukan Hanya Vaksin dan Urus Rumah Sakit

Menkes: Strategi Atasi Pandemi Bukan Hanya Vaksin dan Urus Rumah Sakit

Nasional
Janji Listyo Sigit Hentikan Kasus Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi

Janji Listyo Sigit Hentikan Kasus Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi

Nasional
Sriwijaya Air Akan Evaluasi Internal Setelah Jatuhnya SJ 182

Sriwijaya Air Akan Evaluasi Internal Setelah Jatuhnya SJ 182

Nasional
Cegah Tertinggal Pembelajaran akibat Pandemi, Nadiem Nilai Sekolah Tatap Muka Jadi Solusi

Cegah Tertinggal Pembelajaran akibat Pandemi, Nadiem Nilai Sekolah Tatap Muka Jadi Solusi

Nasional
LPSK Serahkan Kompensasi Rp 2,015 Miliar ke 10 Korban Terorisme

LPSK Serahkan Kompensasi Rp 2,015 Miliar ke 10 Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Harus Memiliki Mekanisme yang Jelas soal Vaksinasi Mandiri

Pemerintah Harus Memiliki Mekanisme yang Jelas soal Vaksinasi Mandiri

Nasional
Soal Orang yang Menolak Vaksin karena Tak Percaya Covid-19, MUI: Ini Penyakit, Kita Wajib Berobat

Soal Orang yang Menolak Vaksin karena Tak Percaya Covid-19, MUI: Ini Penyakit, Kita Wajib Berobat

Nasional
Untuk Pulihkan Ekonomi, Sektor Kesehatan Harus Jadi Prioritas Penanganan

Untuk Pulihkan Ekonomi, Sektor Kesehatan Harus Jadi Prioritas Penanganan

Nasional
Menkes: Cara Testing Covid-19 di Indonesia Salah dan Tidak Efektif

Menkes: Cara Testing Covid-19 di Indonesia Salah dan Tidak Efektif

Nasional
Kemenkes Duga Bupati Sleman Sudah Positif Covid-19 Saat Disuntik Vaksin

Kemenkes Duga Bupati Sleman Sudah Positif Covid-19 Saat Disuntik Vaksin

Nasional
Wacana Komjen Listyo Sigit Bentuk Pam Swakarsa Dikhawatirkan Akan Mempersenjatai Sipil

Wacana Komjen Listyo Sigit Bentuk Pam Swakarsa Dikhawatirkan Akan Mempersenjatai Sipil

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB Masih Berlangsung, Satu Anggota TNI Tewas

Kontak Tembak dengan KKB Masih Berlangsung, Satu Anggota TNI Tewas

Nasional
IPW: 4 Jenderal Bintang Dua Ini Dinilai Berpotensi Jadi Kabareskrim

IPW: 4 Jenderal Bintang Dua Ini Dinilai Berpotensi Jadi Kabareskrim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X