Salin Artikel

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Istana: Kepuasan terhadap Jokowi Masih Tetap Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menanggapi hasil survei Litbang Kompas soal adanya sedikit penurunan terhadap kepuasan kinerja Presiden Joko Wododo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurut Ari, meski sedikit menurun, angka tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih tetap tinggi.

"Terkait hasil survei Kompas yang memperlihatkan penurunan tingkat kepuasan pada kinerja Presiden dari 74.3 persen menjadi 73.5 persen. Hanya 0.8 persen dalam margin of error +/- 2,65 persen. Angka seperti itu bisa dianggap tidak ada perubahan. Itu artinya, tingkat kepuasan pada Kinerja Presiden masih tetap tinggi," ujar Ari kepada Kompas.com, Rabu (13/12/2023).

Ari pun meminta publik membandingkan dengan hasil lembaga survei kredibel lainnya yang melakukan survei dalam waktu yang hampir bersamaan dengan Litbang Kompas.

Misalnya, survei Indikator Politik Indonesia di mana kepuasan terhadap kinerja Presiden sebesar 76,2 persen. Lalu ada pula Lembaga Survei Indonesia yang mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf sebesar 76 persen.

"Meskipun tingkat kepuasan atas kinerja Presiden masih tetap tinggi, pemerintah berterima kasih atas kritik, masukan dan penilaian masyarakat, termasuk yang terekam oleh lembaga-lembaga survei," kata Ari.

Dia menyebutkan, dukungan masyarakat selalu menjadi energi, menjadi vitamin bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja melayani masyarakat.

"Kinerja yang masih kurang diperbaiki, yang lambat dipercepat, yang lemah diperkuat dan kinerja yang sudah baik dibuat lebih baik lagi," tambahnya.

Diberitakan, survei Litbang Kompas memperlihatkan kepuasan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih tinggi.

Berdasarkan survei Kompas pada Desember 2023, 73,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan.

"Memasuki tahun keempat pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan terbilang tinggi," tulis Peneliti Litbang Kompas, Andreas Yoga Prasetyo di Harian Kompas, Rabu.

Dari jejak pendapat ini, ada 26,5 persen responden yang menyatakan tidak puas.

Namun, tingkat kepuasan ini sedikit turun dibandingkan dengan survei periode sebelumnya.

Andreas mengungkapkan, ada 74,3 persen publik yang puas terhadap kinerja pemerintah pada Agustus 2023.

"Tingginya kepuasan publik lebih banyak diungkapkan mereka yang tinggal di perdesaan, berlatar pendidikan rendah, serta dari kalangan kelas sosial menengah-bawah dan bawah," ujar dia.

Dari sisi umur, mereka yang berusia 26-33 tahun atau generasi Y, usia di atas 42 tahun atau generasi X, dan generasi yang lebih tua (baby boomers) juga banyak menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah.

Namun, dari sisi latar belakang pilihan politik, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah lebih banyak disuarakan oleh pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Adapun survei periodik melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 29 November sampai dengan 4 Desember 2023 dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

Sebanyak 1.364 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/13/11562491/tanggapi-survei-litbang-kompas-istana-kepuasan-terhadap-jokowi-masih-tetap

Terkini Lainnya

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke