Pj Gubernur Jawa Barat Dilaporkan Relawan Anies ke Ombudsman, Jokowi: Pasti Ada Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo angkat bicara soal Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin yang dilaporkan relawan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan, Change Indonesia, ke Ombudsman Jawa Barat.

Menurut Presiden, pasti ada alasan yang mendasari pelaporan itu.

"Orang namanya dilaporkan ya mestinya ada argumennya. Nanti kan di (jelaskan) kenapa (Pj Gubernur Jawa Barat) keluar kebijakan-kebijakan seperti itu, pasti ada alasannya," ujar Jokowi di Indramayu, Jawa Barat, sebagaimana dilansir dari keterangan resmi pada Jumat (13/10/2023).

"Pasti ada payung hukum aturannya, pasti ada. Saya yakin," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bey Machmudin mengakui bahwa dirinya mengetahui soal pelaporan dari berita di media massa.

Namun, dia menyatakan siap memberi penjelasan kepada Ombudsman.

"Iya (akan ke Ombudsman). Akan kami jelaskan," ujar Bey.

"Saya dilaporkan ke Ombudsman, saya juga tau dari media. Tapi itu memang hal yang benar dilakukan oleh warga negara, oleh masyarakat, kalau ada ketidakpuasan dalam pelayanan administrasi memang jalurnya melalui Ombudsman, jadi sudah benar yang dilakukan itu," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Komunitas Change Indonesia melaporkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Ombudsman perwakilan Jabar.

Pelaporan terkait pembatalan izin pakai Gedung Indonesia Mengingat (GIM) untuk kegiatan diskusi yang dihadiri bakal calon presiden Anies Baswedan pada Minggu (8/10/2023).

"Yang dilaporkan oleh kami yakni Pj Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin dan Kadisparbud Jabar ke Ombudsman Jabar," ujar Presidium Change Indonesia, Andreas Marbun saat dihubungi, Kamis (12/10/2023).

Andreas mengungkapkan, pelaporan itu terkait adanya perlakuan berbeda terhadap relawan Anies Baswedan yang akan menggunakan GIM untuk kegiatan diskusi.

Padahal, pada 17 September 2023, GIM bebas digunakan relawan Ganjar Pranowo. Lalu di hari Minggu (8/10/2023), Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menggunakan Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung untuk kegiatan politik.

"Kami merasa ada masalah dalam urusan yang membatalkan kegiatan kami di hari Minggu. Mereka (Pemprov) sudah bertindak diskriminatif," katanya.

Change Indonesia meminta Pemprov Jabar membayar ganti rugi materil sebesar Rp1. Selain itu, Pemprov Jabar pun diharuskan meminta maaf di media massa.

"Kami minta pihak terlapor (Pj Gubernur dan Kadisparbud) meminta maaf dan membayar ganti rugi materi," ucap Andreas.

Lebih lanjut, pelaporan ini bertujuan agar tidak ada tindakan diskriminatif yang dilakukan Pemprov Jabar kepada pihak lainnya jelang masa kampanye Pemilu 2024.

"Tujuannya dalam waktu dekat agenda politik akan banyak (kampanye) jelang pemilu. Kemungkinan akan terjadi yang begini-begini (diskriminatif) karena tidak jelasnya aturan," ucap Andreas.

Selain itu, Andreas juga mempertanyakan sikap Pemprov Jabar yang memperbolehkan selain relawan Anies Baswedan mempergunakan fasilitas publik.

"Pak Pj gubernur saat konferensi pers bilang kami akan atur kemudian (aturan), oh selama ini belum ada SOP-nya penggunaan fasilitas publik. Selama ini peraturan MK terakhir terkait peraturan KPU tidak dilaksanakan dong," katanya.

"Seharusnya surat keputusan gubernur atau peraturan apapun dibawahnya harus mengikuti yang di atasnya," tambah Andreas.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Jabar, Ika Mardiah menanggapi santai laporan yang dilakukan Change Indonesia kepada Ombudsman Jabar.

"Kami menyikapinya biasa saja. Silahkan kalau akan diadukan. Itu proses yang biasa," katanya.

Ika menjelaskan, pencabutan izin yang dilakukan oleh Pemprov Jabar terkait acara diskusi Anies Baswedan di GIM sudah sesuai aturan.

"Sudah tepat," pungkasnya.