Hasil Rapat Dewan Kehormatan DPP Golkar, Dukung Airlangga hingga Minta Wacana Munaslub Dihentikan

KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait sikap dan keputusan politik di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan sikap dukungan ini diambil Dewan Kehormatan Partai Golkar setelah menggelar rapat internal pada Rabu (2/8/2023).

Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung menuturkan, ada delapan poin keputusan untuk menyikapi berbagai isu dan dinamika politik di internal dan nasional.

Salah satunya, kata Akbar Tandjung, adalah meminta seluruh jajaran pengurus dan kader partai berlambang pohon beringin di semua tingkatan untuk menjaga kekompakan dan soliditas partai.

“Wacana mengenai penyelenggaraan munas luar biasa (munaslub) yang dilontarkan beberapa aktivis partai, agar dihentikan,” tutur Akbar Tandjung dikutip dari Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang ditandatangani, Rabu (2/8/2023).

Permintaan penghentian wacana munaslub ini menjadi poin pertama dari keputusan Dewan Kehormatan Partai Golkar.

Poin kedua, Dewan Kehormatan menyepakati untuk menyerahkan sepenuhnya pengambilan sikap dan keputusan terkait calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) kepada Airlangga Hartarto.

“Dewan Kehormatan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk mengambil sikap dan keputusan dengan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi bangsa dan negara,” tutur Akbar Tandjung dalam siaran persnya, Rabu.

Menurut Dewan Kehormatan, penyerahan keputusan terkait capres dan cawapres ini merupakan mandat musyawarah nasional (munas) dan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar kepada Airlangga sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Selain dua hal itu, Dewan Kehormatan juga menyepakati enam poin lainnya. Pertama, meminta seluruh jajaran partai berlambang pohon beringin untuk fokus pada persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kedua, dapat menaikkan perolehan suara dan kursi di setiap daerah agar Golkar menjadi pemenang sebagaimana yang pernah dicapai pada Pemilu 2004.

Ketiga, Dewan Kehormatan menyarankan agar DPP segera melakukan pertemuan dengan seluruh perangkat organisasi baik di tingkat maupun daerah secara berjenjang, dan secara aktif melibatkan organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar.

Poin keempat, meminta DPP Partai Golkar menyusun langkah strategis dan aksi yang konkret untuk memastikan kemenangan Partai Golkar dalam pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Kelima, meminta DPP Partai Golkar segera menyusun dan menyosialisasikan platform pembangunan nasional sebagai pedoman bagi para calon anggota legislatif dan kader dalam kampanye pemilu.

Terakhir, Dewan kehormatan meminta DPP Partai Golkar tetap konsisten mendukung dan mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan pembangunan nasional.