Salin Artikel

Gus Yahya Tak Hadiri Harlah PKB, Muhaimin Tegaskan Sudah Undang PBNU

Undangan itu, menurut Muhaimin, termasuk diperuntukkan bagi Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf. Namun, dalam acara yang turut dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan sejumlah ketua umum partai politik itu, Yahya tidak tampak hadir.

"Semua diundang," tegas Muhaimin kepada wartawan selepas acara.

"Saya belum tahu, (undangan ke Yahya) sampai atau tidak. Nanti saya cek ke panitia. Saya perintahkan untuk mengundang," lanjutnya.

Ia menyinggung kehadiran Khatib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori, dalam hajatan ini.

Sebagai informasi, khatib aam merupakan posisi semacam sekretaris jenderal untuk syuriyah (semacam dewan legislatif) PBNU. Yahya sebelumnya menjabat posisi ini pula.

"Yang datang khatib aam, sekretaris (syuriyah), lebih tinggi tuh (daripada Ketua Umum PBNU) berarti khatib aam," kata Muhaimin.

Ia mengeklaim hubungannya dengan Yahya baik-baik saja. "Biasa saja, baik-baik saja," ucapnya.

Hubungan panas dingin

Sejak Yahya terpilih sebagai Ketum PBNU, hubungan ormas Islam terbesar di Indonesia itu panas dingin dengan PKB, partai politik yang lahir dari rahim NU.

PKB bersikeras bahwa mereka tak bisa dilepaskan dari NU, sedangkan Yahya dan jajaran berulang kali menegaskan bahwa NU tidak terkait kubu politik mana pun, termasuk PKB.

Pada Januari lalu, pertentangan antara keduanya sempat mencuat.

PBNU kecewa mars perayaan 1 abad hari lahir NU digunakan PKB untuk kepentingan politik sebagail suara latar dalam unggahan akun Instagram DPP PKB untuk acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU yang digelar PKB.

Terkini, Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sulaeman Tanjung memastikan hingga Sabtu (22/7/2023) pagi, tidak ada undangan untuk Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk menghadiri peringatan harlah ke-25 PKB.

Sebelumnya, pernyataan terkait undangan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam jumpa pers, Kamis (20/7/2023).

Cucun juga menyampaikan harapannya agar Yahya dapat hadir.

“Kalau ada yang bilang Ketum PBNU diundang di harlah PKB itu hoaks. Hingga saat ini tidak ada undangan dari PKB,” kata Sulaeman dalam keterangannya, Sabtu.

“Jadi undangan dari PKB kepada PBNU sejauh ini hoaks. Yang tidak hoaks itu harlah NU di Sidoarjo mengundang seluruh ketum partai tapi Cak Imin (Muhaimin Iskandar, Ketum PKB) tidak berani hadir,” ujar dia.

Sulaeman menyayangkan statement Cucun yang seakan telah mengundang Yahya, padahal undangan itu disebut sama sekali tidak ada.


“Di PBNU itu sistem persuratannya sangat rapi. Surat masuk dan keluar tertata dengan rapi dan masuk dalam sistem IT yang terintegrasi sehingga bisa ketahuan kapan ada surat masuk kepada siapa surat ditujukan dan kapan ada surat keluar,” kata Sulaeman.

“Mungkin PKB sistem surat menyuratnya perlu meniru PBNU biar ketahuan apakah memang ada undangan untuk Ketum PBNU? Atau jangan-jangan undangannya memang ndak ada jadi hanya hoaks semata,” sambungnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/24/00433771/gus-yahya-tak-hadiri-harlah-pkb-muhaimin-tegaskan-sudah-undang-pbnu

Terkini Lainnya

Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke