Sidang Praperadilan Tersangka Dadan Tri Yudianto Lawan KPK Ditunda

Diketahui, perkara nomor 47/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL ini dilayangkan eks Petinggi PT Wika Beton itu setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

"Ditunda sampai dengan Senin, 19 Juni 2023, KPK sebagai termohon tidak hadir," ujar Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto, Senin (5/6/2023).

Djuyamto mengatakan, permintaan penundaan telah disampaikan oleh KPK kepada Hakim Tunggal Ahmad Suhel.

"Surat sudah diterima hakim tunggalnya, yaitu Ahmad Suhel," kata Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat itu.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa penundaan sidang dilakukan lantaran lembaganya memerlukan waktu untuk menyiapkan jawaban atas gugatan tersebut.

Oleh karena itu, KPK mengirimkan surat permohonan penundaan sidang untuk mempersiapkan berbagai administrasi persidangan.

"Tim Biro Hukum masih menyiapkan bahan dan administrasi persidangannya," kata Ali Fikri kepada Kompas.com, Senin siang.

Terkait perkara suap pengurusan perkara di MA, KPK telah mengumumkan dua tersangka baru. Mereka adalah pejabat struktural di MA dan pihak swasta. Tetapi, KPK belum resmi merilis penetapan tersangka terhadap dua tersangka baru tersebut.

Dua sumber Kompas.com mengonfirmasi, dua tersangka itu adalah Sekretaris MA Hasbi Hasan dan eks Komisaris PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. Dengan demikian, saat ini jumlah tersangka suap pengurusan perkara di MA menjadi 17 orang.

Nama Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto muncul beberapa kali dalam persidangan kasus dugaan jual beli perkara di Mahkamah Agung.

Salah satu terdakwa penyuap hakim agung, Theodorus Yosep Parera mengungkapkan, jalur lobi pengurusan perkara di MA tidak hanya dilakukan lewat bawah.

Akan tetapi, lobi-lobi tersebut juga bisa melalui bekas Komisaris PT Wika Beton. Sebab, klien Yosep yang bernama Heryanto Tanaka melakukan lobi dengan pihak MA melalui Dadan Tri Yudianto.

“Lobinya adalah melalui Dadan. Itu langsung dari klien saya, Dadan, dan Pak Hasbi,” ujar Yosep dalam sidang yang digelar di PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Bandung, Rabu (22/2/2023).

Tidak hanya itu, Yosep juga menyebut bahwa Dadan mendatangi kantornya dan melakukan video call dengan Hasbi.

Sementara itu, dalam dakwaan disebutkan bahwa Tanaka mentransfer uang Rp 11,2 miliar kepada Dadan terkait pengurusan perkara pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

Transaksi itu dilakukan terkait perkara pidana Ketua Pengurus KSP Intidana, Budiman Gandi Suparman.

Mahkamah Agung lantas menyatakan Budiman terbukti bersalah dalam kasus pemalsuan akta. Ia kemudian divonis 5 tahun penjara.