Skala Demokrasi Indonesia Menurun Dinilai Dampak Oposisi Melemah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekuatan kelompok oposisi dalam praktik demokrasi di Indonesia pada saat ini dinilai melemah sehingga menyebabkan penurunan kemampuan untuk mengawasi eksekutif atau pemerintah dan mempengaruhi skala praktik demokrasi.

“Ukuran utama tentang seberapa demokratis kita, salah satunya ditandai dengan seberapa kuat adanya oposisi atau seberapa kuat adanya kontrol atau checks and balances terhadap pemerintahan eksekutif,” kata pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Prof Saiful Mujani, dalam paparannya yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC, seperti dikutip pada Jumat (26/5/2023).

Saiful mengatakan, melemahnya oposisi itu turut menjadi faktor penurunan skala praktik demokrasi di Indonesia berdasarkan data V-Dem (Varieties Democracy). V-Dem merupakan lembaga akademik yang di dalamnya terdapat para ahli demokrasi di seluruh dunia.

Menurut data V-Dem, kata Saiful, skala demokrasi Indonesia pada 2022 tercatat berada di angka 0,42. Dalam skala V-Dem, 0 menunjukkan praktik demokrasi sangat buruk, dan 1 menunjukkan praktik demokrasi sangat baik.

Skala demokrasi Indonesia pada 2022 mundur dibanding dengan 2004 yang mencapai 0,53. Diukur sejak penerapan sistem pemilihan presiden secara langsung 2004.

Bahkan skala demokrasi Indonesia menurut V-Dem pada periode awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mencapai 0,52.

Hal itu memperlihatkan skor praktik demokrasi Indonesia jika dibandingkan dengan periode pertama dan kedua pemerintahan Presiden Jokowi mengalami penurunan 0,10.

Saiful mengatakan, salah satu persoalan melemahnya tren demokrasi ini karena oposisi ikut melemah.

Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, kata Saiful, kelompok oposisi masih cukup kuat karena Prabowo Subianto dan Partai Gerindra yang menjadi lawan Jokowi dalam Pilpres 2014 masih berada di luar pemerintahan.

Kemerosotan itu menjadi lebih besar di periode kedua Jokowi ketika Prabowo yang merupakan rivalnya dalam pemilihan presiden diangkat menjadi menteri kabinet.

Hal itu, kata Saiful, membuat kekuatan oposisi melemah yang menandai kurangnya checks and balances atau pengawasan pada pemerintah (eksekutif) oleh legislatif.

“Oposisi tinggal PKS dan Demokrat. Itu yang menyebabkan indeks pengawasan eksekutif dan kesetaraan warga di hadapan hukum Indonesia (menurut V-Dem) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan,” ucap Saiful.

Saiful mengatakan, memang pemerintah tentu berkeinginan pelaksanaan pembangunan berjalan stabil dan tanpa gangguan. Namun, dalam proses demokrasi menghendaki adanya oposisi pada legislatif yang bisa mengawasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan dengan pemerintah.

“Tidak bisa hanya karena memiliki niat baik, pemerintah menghilangkan hak publik untuk melakukan kontrol dan pengawasan. Kekuasaan harus dikontrol dan diawasi,” ujar Saiful.

Saiful menambahkan bahwa skor-skor demokrasi V-Dem ini dibuat oleh panel ahli yang dianggap mengerti tentang politik di sebuah negara, bukan persepsi opini publik seperti dalam survei-survei opini publik.

Data tentang skor demokrasi di Indonesia dibuat berdasarkan skor yang diberikan tim panel ahli yang dianggap mengerti persoalan demokrasi di Indonesia.