Salin Artikel

Tujuh Cawapres Potensial Dampingi Ganjar Versi Jokowi, Bagaimana Elektabilitasnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo menyebutkan tujuh nama politikus yang dianggapnya cocok mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Usai shalat Idul Fitri di Solo, Jawa Tengah, kemarin, Jokowi beranggapan bahwa banyak kandidat yang cocok berduet dengan Ganjar pada 2024 nanti.

Lantas, bagaimana elektabilitas tujuh politikus yang disebutkan Jokowi?

1. Erick Thohir

Nama Menteri BUMN ini memang cukup kuat dalam bursa kursi nomor 2 RI. Namanya kian melambung setelah berhasil duduk sebagai Ketua Umum PSSI pada Februari lalu.

Ia bukan kader partai politik, namun belakangan cukup dekat dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ia juga banyak terlibat dalam beberapa perhelatan akbar Nahdlatul Ulama sejak resmi dilantik jadi anggota kehormatan Banser pada 2021 silam.

Teranyar, hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dihimpun 8-13 April lalu, Erick merangsek ke posisi tiga besar dengan elektabilitas cawapres 11,8 persen.

2. Sandiaga Uno

Sandiaga, mantan cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2019, disebut di urutan kedua oleh Jokowi sebagai kandidat tandem Ganjar.

Urusan politik Sandiaga belakangan memanas karena Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu disebut-sebut tinggal selangkah lagi berlabuh ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Secara elektabilitas cawapres, eks Wakil Gubernur DKI Jakarta pendamping Anies Baswedan ini lebih moncer ketimbang Erick dengan perolehan 18,4 persen dukung responden.

Angka itu tercermin berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia 8-13 April 2023.

3. Mahfud MD

Nama Mahfud MD relatif tak sering menghiasi hasil survei sejumlah lembaga untuk urusan elektabilitas, namun bukan berarti tingkat keterpilihannya jeblok.

Anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), terutama Partai Nasdem dan PKS, disebut mempertimbangkan eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai cawapres pada 2024.

Akan tetapi, hasil survei teranyar, nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini tidak masuk lima besar nama yang elektabilitasnya cukup diperhitungkan sebagai cawapres.

4. Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat ini boleh dibilang langganan menduduki nomor wahid hasil survei elektabilitas cawapres.

Hasil survei dari Indikator Politik Indonesia per 8-13 April, Ridwan Kamil menjuarai klasemen politikus dengan tingkat keterpilihan tertinggi untuk kursi RI 2 dengan elektabilitas 19,7 persen.

Kang Emil, sapaan akrabnya, lama tak berpartai politik selama petualangannya dari kursi Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat, sebelum akhirnya menerima pinangan Partai Golkar pada Januari lalu.

5. Muhaimin Iskandar

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, sebetulnya dideklarasikan partainya untuk menjadi calon presiden.

Dalam aneka hasil survei, namanya juga lebih kerap menghiasi bursa capres ketimbang cawapres.

Namun, elektabilitasnya untuk urusan ini tak pernah begitu menggembirakan. Baru-baru ini saja nama Cak Imin merangsek ke posisi lima versi PolMark Indonesia, tetapi dengan elektabilitas 4,8 persen.

6. Airlangga Hartarto

Senasib dengan Muhaimin, Airlangga juga didukung partainya, Golkar, sebagai calon presiden tetapi tak pernah moncer dalam hasil survei berbagai lembaga.

Peluang bagi Airlangga hanya muncul dari hasil musyawarah rakyat (Musra) versi relawan Jokowi, yang menempatkan nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini di posisi teratas pada sejumlah wilayah.

Tercatat, Airlangga pernah menjuarai hasil Musra di Gorontalo, Banten, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan,dan Papua Barat, meski harus bersaing ketat dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

7. Prabowo Subianto

Dari nama-nama yang disebutkan Jokowi cocok dampingi Ganjar, Prabowo merupakan sosok yang elektabilitasnya paling tinggi. Ketua Umum Partai Gerindra itu disebut-sebut bakal maju untuk kursi RI 1,

Sejak tahun lalu, ia konsisten ada di tiga besar politikus dengan elektabilitas tinggi bersama Ganjar dan Anies. Bahkan, belakangan, elektabilitas Menteri Pertahanan itu naik pesat.

Jajak pendapat Litbang Kompas mencatat elektabilitas Prabowo naik empat persen dalam periode Oktober 2022 ke Februari 2023.

Lalu, Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas Prabowo naik 2,2 persen pada Februari-Maret 2023.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/23/08371331/tujuh-cawapres-potensial-dampingi-ganjar-versi-jokowi-bagaimana

Terkini Lainnya

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke