PKS Sindir Prinsip "Tidak Diskriminatif" FIFA, Coret Rusia dari Piala Dunia tapi Israel Tidak

JAKARTA, KOMPAS - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menyindir FIFA yang memegang prinsip 'tidak diskriminatif'.

Sebab, FIFA justru mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U-20, alih-alih mencoret Timnas Israel. Menurutnya, FIFA kerap mencampuradukan sepak bola dengan politik.

“Keputusan FIFA yang malah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah, sangat mengecewakan. Termasuk bagi PKS dan pihak-pihak lain yang mengkritisi FIFA secara konstruktif, tentu hal itu juga sangat mengecewakan bagi pencinta sepak bola di Indonesia. Keputusan FIFA yang terkesan terburu-buru itu tidak sesuai dengan prinsip 'tidak diskriminatif' yang konon menjadi pegangan FIFA," ujar HNW saat dimintai konfirmasi, Jumat (30/3/2023).

"Karena sebelumnya FIFA sudah menggugurkan pameo 'jangan campur adukkan olahraga/sepakbola dengan politik'. Karena FIFA (dan UEFA) sudah mencampuradukkan sepakbola dengan politik, seperti fakta FIFA sudah melarang Rusia bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022, bahkan untuk Final Euro 2022 UEFA mencoret kesebelasan perempuan Rusia dan menggantinya dengan Portugal, karena alasan politis invansi Rusia atas Ukraina,” sambungnya.

Menurut HNW, apa yang Israel lakukan terhadap Palestina justru lebih parah. Di mana mereka terus menjajah Palestina sejak lama.

Namun, bukannya mencoret Israel seperti yang dilakukan terhadap Rusia pada Piala Dunia lalu, FIFA malah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah.

HNW menilai Indonesia adalah negara yang ingin agar FIFA konsisten terhadap sikap tidak diskriminasinya.

Padahal, kata dia, ketika FIFA bisa mengabulkan permintaan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, mestinya FIFA juga bisa menghormati sikap Indonesia.

"Karena sebelum FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah, pastinya FIFA tahu sikap Indonesia yang memiliki sejarah menolak Israel berdasarkan konstitusi dan aturan hukum. Demikian juga Israel sebelum mengikuti fase menuju final, mestinya tahu bahwa tuan rumah final nanti adalah Indonesia negeri yang punya sejarah panjang menolak penjajahan Israel," tutur HNW.

HNW menekankan, diskriminasi FIFA dan radikalisme Israel baru saja menjatuhkan korban, yakni Indonesia harus dicoret FIFA sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20.

Berdasarkan pandangan HNW, FIFA terkesan ingin mencari ‘aman’ dalam rilis resminya, dengan tidak eksplisit menyebutkan alasan adanya penolakan Israel sebagai dasar pencabutan status tuan rumah Indonesia.

Di rilis tersebut, FIFA hanya menyebut adanya ‘situasi yang terjadi saat ini’.

Hanya saja, frase ‘situasi yang terjadi saat ini’ memang multitafsir, bisa berupa penolakan, tragedi Kanjuruhan maupun yang lainnya.

Dia menduga FIFA ingin menghindar dari penyebutan fakta adanya penolakan yang meluas terhadap keikutsertaan tim Israel.

"Karena kalau alasan penolakan meluas atas keikutsertaan Israel secara tersurat disebutkan, maka sudah sangat jelas terjadinya diskriminasi yang dipraktekkan FIFA saat menyikapi Israel dan negara lain yang berperilaku serupa. Ini tentu melanggar Pasal 3 Statuta FIFA yang memuat asas 'non diskriminasi'," jelasnya.

Maka dari itu, HNW menyayangkan sikap diskriminatif dan tidak konsisten FIFA ini yang korbannya adalah Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20.

Dia mengingatkan ada banyak penolakan terhadap Israel yang meluas di Indonesia.

HNW mengatakan penolakan-penolakan itu justru bisa membantu FIFA untuk menegakkan Pasal 2 Statuta-nya sendiri, yakni terkait komitmennya untuk menghormati hak asasi manusia dan berusaha mempromosikan perlindungan hak-hak tersebut.

“Dalam hal ini jelas sekali bahwa Israel telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap rakyat Palestina di Gaza sebagaimana dilaporkan oleh Human Right Watch (2021), apalagi dengan penjajahan terhadap Palestina yang sudah lebih dari 70 tahun. Serta, banyaknya pelanggaran hukum internasional yang sering dilakukan oleh Israel,” kata HNW.

Minta PSSI tidak menyerah

Sementara itu, HNW berharap agar pemerintah dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak begitu saja menyerah atas keputusan FIFA yang mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023.

Apalagi, sudah banyak anggaran yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk persiapan Piala Dunia U20 2023.

HNW menekankan Indonesia jangan sampai mendapatkan sanksi dari FIFA, mengingat mereka merupakan korban diskriminasi.

“Pemerintah dan PSSI mestinya terus berusaha untuk memperoleh haknya. Bila perlu pemerintah/PSSI membawa persoalan ini ke Court of Arbiration for Sport (CAS) untuk mendapatkan keadilan dan tegaknya sportivitas. Dan agar Indonesia yang sudah jadi korban diskriminasi FIFA ini tidak malah diberi sanksi juga oleh FIFA,” tegas HNW.

HNW menambahkan, PKS, PDI-P, partai lain, hingga ormas-ormas seperti Muhammadiyah, MUI, KNPI, sudah menjalankan tugasnya sesuai konstitusi dan kedaulatannya sebagai negara hukum dengan aturan hukum yang sangat jelas seperti tertera dalam Peraturan Menlu No 3/2019.

Dengan demikian, maka sangat tidak layak jika Indonesia betul-betul diberi sanksi atas sikapnya.

“Tetapi peristiwa ini juga penting dijadikan sebagai pelecut untuk menyelesaikan dengan benar permasalahan terkait sepak bola di Indonesia seperti kasus Kanjuruhan," imbuhnya.

Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U202 2023.

Keputusan itu diambil FIFA setelah Presiden Gianni Infantino mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Dalam pernyataan resminya, FIFA akan segera mengumumkan negara pengganti tuan rumah Piala Dunia U20 2023.

FIFA juga menyatakan bahwa PSSI bisa dijatuhi sanksi menyusul keputusan ini.

"Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023," tulis pernyataan FIFA pada Rabu (29/3/2023).

"Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah," imbuh pernyataan tersebut.

"Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya," sambung FIFA.

Meski demikian, FIFA menyatakan bahwa mereka tetap berkomitmen membantu Indonesia yang sedang melakukan transformasi sepak bola pasca-tragedi Kanjuruhan.

"FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI, bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Widodo, dalam proses transformasi sepakbola Indonesia pascatragedi yang terjadi pada Oktober 2022," tulis FIFA.

"Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI, di bawah kepemimpinan Presiden Thohir," FIFA menambahkan.