Salin Artikel

IPW Serahkan Bukti "Chat" Wamenkumham Eddy ke KPK

Keduanya adalah bahwa YAR (Yogi Ari Rukman) dan YAM (Yosi Andika). Mereka diduga menerima aliran dana Rp 7 miliar dari Direktur PT Citra Lampia Mandiri berinisial HH.

“Nah saudara YAR ini dikonfirmasi dalam chat Wamen EOSH sebagai stafnya, jadi ada berapa chat ya,” kata Sugeng saat ditemui awak media di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sugeng lantas menunjukkan print out percakapan Eddy dengan seseorang melalui aplikasi pesan pendek. Dalam percakapan itu dia disebut membenarkan bahwa YAR dan YAM merupakan asisten pribadinya.

“Ini dikatakan mereka berdua Aspri saya,” ujar Sugeng membaca isi pesan tersebut.

Dalam print out yang ditunjukkan Sugeng, tampak kotak percakapan dengan kontak atas nama Wamen Kumham Eddy. Tampak pula foto KTP seorang pria.

Adapun Rp 4 miliar diberikan terkait konsultasi hukum HH kepada Eddhy yang dibayarkan dalam dua termin masing-masing Rp 2 miliar pada Mei 2022.

Pembayaran dilakukan melalui rekening bank BUMN atas nama YAR.

Sementara, Rp 3 miliar dalam pecahan dollar Amerika Serikat lainnya diberikan secara tunai kepada YAR di kantornya diduga atas arahan Eddy pada bulan Agustus.

Uang tersebut diberikan HH dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum PT Citra Lampia Mandiri agar disahkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi dan Hukum Umum (AHU).

Selang beberapa waktu kemudian, pengesahan struktur direksi perusahaan PT CLM pun muncul sesuai keinginan HH.

Namun, pada 13 September 2022 pengesahan itu dihapus dari situs terkait dan muncul susunan direksi baru atas nama ZAS.

“Saudara ZAS dan HH sedang bersengketa kepemilikan saham PT CLM. Jadi kecewa saudara HH sebagai pemilik IUP menjadi kecewa,” tutur dia.

Seorang pengacara berinisial A kemudian mengkritik Wamen EOSH bahwa tindakannya tidak baik.

YAR kemudian mengembalikan uang Rp 7 miliar itu ke rekening PT CLM. Namun, pada 17 Oktober 2022 PT CLM kembali mengirim uang Rp 7 miliar itu kepada YAM.

Sebelumnya, IPW melaporkan Eddy ke KPK karena diduga menerima aliran dana Rp 7 miliar. Sugeng menduga dalam aliran dana tersebut terjadi peristiwa pidana gratifikasi, pemerasan dalam jabatan, atau lainnya.

Ia membawa sejumlah bukti seperti bukti transaksi perbankan hinga bukti percakapan aplikasi pesan pendek.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/14/17105901/ipw-serahkan-bukti-chat-wamenkumham-eddy-ke-kpk

Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke