Laporkan Wamenkumham ke KPK, IPW Sebut Uang Rp 7 M Diberikan lewat Transfer dan Tunai

Bukti transfer Rp 4 miliar itu terpisah dalam dua kali pengiriman, masing-masing Rp 2 miliar. Pemberian uang tersebut dilakukan pada bulan April dan Mei 2022.

Hal ini Sugeng sampaikan usai mengajukan laporan dugaan korupsi Eddy ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (14/3/2023).

“Diduga diterima oleh Wamen EOSH melalui asisten pribadinya di Kemenkumham saudara YAR (Yogi Ari Rukman) ini buktinya ini, salah satunya ya,” kata Sugeng sembari menunjukkan bukti transfer di KPK.

Menurut Sugeng, pemberian uang itu terkait seorang pengusaha berinisial HH selaku Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) yang meminta konsultasi hukum kepada Eddy.

Eddy kemudian mengarahkan HH untuk berkomunikasi dengan YAR.

Selanjutnya, asisten pribadi Eddy, YAR menerima pemberian uang Rp 3 miliar dalam pecahan dollar Amerika Serikat (AS).

Serah terima uang itu dilakukan secara langsung di ruang YAR diduga atas arahan Wamen Eddy.

“Peristiwa kedua adalah pemberian dana tunai yg diperkirakan informasi kami Agustus 2022 sebesar Rp 3 miliar,” ujar Sugeng.

IPW menduga pemberian uang uang Rp 3 miliar itu dilakukan terkait permintaan pengesahan badan hukum dari PT CLM agar disahkan oleh Direktorat Jenderal (Dtijen) Administrasi dan Hukum Umum (AHU).

“Informasinya pengesahan tersebut muncul. Tapi kemudian yang terjadi adalah pada tanggal 13 September 2022 pengesahan tersebut di-takedown atau dihapus,” lanjutnya.

Sugeng juga menunjukkan bukti percakapan Eddy dalam aplikasi pesan pendek yang mengkonfirmasi bahwa YAR dan satu orang lainnya bernama YAM merupakan asisten pribadinya.

Kendati demikian, sepanjang memberikan keterangan Sugeng menolak menyatakan bahwa EOSH adalah Eddy.

“Saya melaporkan Wamen EOSH, ini kan saya sedang bicara dengan posisi praduga tak bersalah karena saya juga sedang posisi bisa saja ditangkap dalam kasus di Polda Sulsel,” tutur dia.

Sebelumnya, IPW melaporkan Eddy ke KPK karena diduga menerima aliran dana Rp 7 miliar. Sugeng menduga dalam aliran dana tersebut terjadi peristiwa pidana gratifikasi, pemerasan dalam jabatan, atau lainnya.