KPK Periksa Sekretaris MA Hasbi Hasan

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, Hasbi diperiksa sebagai saksi untuk Hakim Agung Gazalba Saleh.

“Setelah kami cek dan berdasarkan informasi yang kami peroleh, hari ini dijadwalkan pemeriksaan Hasbi Hasan Sekretaris MA RI sebagai saksi untuk perkara tersangka Gazalba Saleh dan kawan-kawan,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).

Ali mengatakan, Hasbi telah menghadiri panggilan tersebut dan menemui penyidik guna memberikan sejumlah keterangan.

Namun, mengenai detail materi pemeriksaan, Ali belum dapat mengungkapkannya. 

“Yang bersangkutan benar telah hadir dan sedang dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh tim penyidik KPK,” ujar Ali.

Adapun KPK sedianya memeriksa Hasbi sebagai pada Selasa (7/3/2023) kemarin. Namun, ia mangkir dan tidak memberikan keterangan.

Pada 12 Desember 2022, Hasbi juga diperiksa KPK terkait kasus jual beli perkara di MA. Saat itu, ia juga menjadi saksi dugaan suap Gazalba Saleh.

Melalui pemeriksaan hari itu, Hasti digali pengetahuannya mengenai status kepegawaian Gazalba Saleh.

“Sekaligus tim penyidik melakukan penyitaan dokumen dari saksi terkait dengan administrasi kepegawaian dari tersangka Gazalba Saleh,” ujar Ali.

Nama Hasbi Hasan muncul beberapa kali dalam persidangan kasus dugaan jual beli perkara di Mahkamah Agung.

KPK pun menyatakan telah mengantongi indikasi keterlibatan Hasbi.

Salah satu terdakwa penyuap hakim agung, Theodorus Yosep Parera mengungkapkan, jalur lobi pengurusan perkara di MA tidak hanya dilakukan lewat bawah.

Melalui Komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto, klien Yosep yang bernama Heryanto Tanaka melakukan lobi dengan pihak MA. Dadan menjembatani Tanaka dengan Sekretaris MA.

“Lobinya adalah melalui Dadan. Itu langsung dari klien saya, Dadan, dan Pak Hasbi,” ujar Yosep saat mengikuti sidang, Rabu (22/2/2023).

Tidak hanya itu, Yosep menyebut bahwa Dadan mendatangi kantornya dan melakukan video call dengan Hasbi.

Sementara itu, dalam dakwaan disebutkan bahwa Tanaka mentransfer uang Rp 11,2 miliar kepada Dadan terkait pengurusan perkara pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

Transaksi itu dilakukan terkait perkara pidana Ketua Pengurus KSP Intidana, Budiman Gandi Suparman.

MA menyatakan, Budiman terbukti bersalah dalam kasus pemalsuan akta. Ia kemudian divonis 5 tahun penjara.

Belakangan, terungkap bahwa putusan itu dikondisikan suap. Terkait hal tersebut, KPK  menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka.

Dadan kemudian meminta uang atas pengurusan perkara itu kepada Heryanto Tanaka

“Selanjutnya Heryanto Tanaka memerintahkan Na Sutikna Halim Wijaya untuk mentransfer uang dengan total Rp 11.200.000.000,” sebagaimana dikutip dari dakwaan Jaksa KPK.