Saat Nasdem Bantah Ikut Ajukan Gugatan Uji Materi Sistem Pemilu di MK...

Adapun gugatan terhadap Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menegaskan hal ini untuk menanggapi adanya kabar bahwa seseorang bernama Yuwono Pintadi ikut melakukan uji materi UU Pemilu ke MK.

Dalam gugatannya itu, Yuwono mengaku sebagai anggota Partai Nasdem.

Namun, Willy menegaskan bahwa Yuwono bukan lagi bagian dari Partai Nasdem. Kata Willy, status keanggotaan Yuwono di Nasdem sudah berakhir sejak 2019.

"Jika ada hal-hal strategis dan politis secara garis partai sudah jelas, kami menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Oleh karenanya, jika ada orang yang mencatut Partai Nasdem atas kepentingan tertentu, jelas ini melanggar kebijakan partai," ujar Willy dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/12/2022).

Oleh karena itu, Willy menilai, gugatan atas nama Yuwono sifatnya pribadi dan tidak mengatasnamakan Nasdem.

Adapun MK sebelumnya telah meregistrasi gugatan uji materi terhadap sistem pemilu dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022.

Uji materi ini diajukan oleh enam orang, yakni Demas Brian Wicaksono (pemohon I), Yuwono Pintadi (pemohon II), Fahrurrozi (pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (pemohon IV), Riyanto (pemohon V), dan Nono Marijono (pemohon VI).

Keenamnya didampingi oleh Sururudin dan Maftukhan selaku kuasa hukum.

Keenam pemohon mengajukan gugatan atas Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam pasal itu diatur bahwa pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Pemohon meminta MK mengganti sistem proporsional terbuka menjadi tertutup.

Para pemohon menilai bahwa sistem proporsional terbuka bertentangan dengan UUD 1945 dan menimbulkan masalah multidimensi seperti politik uang.

Nasdem tolak sistem Pemilu tertutup

Lebih lanjut, Willy menegaskan sikap partainya menanggapi polemik rencana mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup.

Dia menyatakan, sistem proporsional terbuka adalah bentuk kemajuan dalam praktik berdemokrasi.

Sistem ini, kata Willy, merupakan antitesis dari sistem yang sebelumnya, yakni sistem proporsional tertutup.

"Proporsional terbuka memungkinkan beragam latar belakang sosial seseorang untuk bisa terlibat dalam politik elektoral. Dengan sistem semacam ini pula, warga bisa turut mewarnai proses politik dalam tubuh partai,” tegas Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini.

PDI-P mendukung

Beda sikap dengan Nasdem, PDI-P mendukung jika gelaran pemilu dilakukan dengan sistem proporsional tertutup.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, sikap PDI-P itu sesuai dengan keputusan Kongres V PDI-P.

"Sistem pemilu dengan proporsional tertutup sesuai dengan perintah konstitusi di mana peserta pemilihan legislatif (pileg) adalah partai politik (parpol),” ujar Hasto dalam konferensi pers virtual refleksi akhir tahun secara daring, Jumat (30/12/2022).

Sistem proporsional terbuka dipandang Hasto telah menyebabkan liberalisasi politik yang memicu kemunculan kapitalisasi dan oligarki politik.

“Kemudian persaingan bebas dengan segala cara,” ucap Hasto.

Menurut Hasto, sistem proporsional tertutup bakal mencegah terjadinya liberalisasi politik. Di sisi lain, sistem tersebut dapat mendorong proses kaderisasi di internal parpol.

“Selanjutnya juga memberikan insentif terhadap kinerja di DPR, dan pada saat bersamaan, karena ini adalah pemilu serentak antara pileg dan pilpres, maka berbagai bentuk kecurangan itu bisa ditekan,” papar Hasto.

Bantahan KPU

Sementara itu, saat namanya dikaitkan dengan isu diubahnya sistem pemilu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengeklaim dirinya tidak menyatakan bahwa Pemilu 2024 bakal dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup.

Hasyim mengaku hanya menyampaikan bahwa ada pihak yang sedang mengajukan judicial review atau uji materi ke MK soal UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka.

"Saya tidak mengatakan bahwa arahnya sistem proporsional tertutup. Bahwa sedang ada gugatan terhadap ketentuan pemilu proporsional terbuka di MK,” ujar Hasyim kepada Kompas.com saat ditemui di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Hasyim menyebutkan, dengan adanya proses uji materi itu, maka terbuka dua kemungkinan dalam pelaksanaan pemilu nanti.

Jika MK mengabulkan gugatan pemohon, maka Pemilu 2024 bisa dilakukan dengan sistem proporsional tertutup.

“Kalau ditolak, masih tetap (proporsional) terbuka,” kata Hasyim.