KPK Imbau Instansi Copot Pejabatnya yang Tak Lapor LHKPN

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta instansi negara untuk mencopot pejabat yang tidak patuh mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menanggapi persoalan tidak adanya LHKPN eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo lantaran tidak lengkap.

Menurut Alex, tidak ada sanksi tertentu terhadap penyelenggara negara yang menjadi pihak wajib lapor (WL) untuk menyampaikan maupun melengapi laporan LHKPN.

"Undang-Undang tidak ada sanksinya buat mereka yang wajib lapor. Makanya kami selalu sampaikan, mestinya secara internal itu dijadikan semacam standar perilaku," ujar Alex, saat ditemui di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (11/12/2022).

"Kalau pejabat yang tidak lapor LHKPN ya jangan dipromosikan, jangan dinaikan pangkatnya, kan begitu," ucapnya melanjutkan.

Alex mendorong instansi negara agar bisa menjadikan LHKPN sebagai syarat untuk menduduki suatu jabatan strategis. Bahkan, pejabat yang tengah menduduki jabatan tertentu harusnya bisa dicopot jika tidak menyampaikan LHKPN.

"Kalau yang sudah punya jabatan tetapi dia tidak lapor padahal dia wajib lapor, copot dong jabatannya, kan begitu, ya Undang-Undang memang tidak ada sanksinya," tutur Alex.

Sebagai informasi, harta kekayaan Ferdy Sambo yang kini menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J itu dinilai janggal dengan pendapatannya sebagai perwira tinggi Polri.

Dengan pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) kisaran gaji Sambo dengan asumsi gaji pokok dan tunjangan kinerja diperkirakan paling kecil mendapat sekitar Rp 31.375.500 dan paling besar mendapat sekitar Rp 36.952.000.

Namun, dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J itu terungkap bahwa biaya operasional untuk kebutuhan rumah Sambo mencapai Rp 200 juta.