Bawaslu Kebut Rencana Rekrutmen Pengawas Pemilu di 4 Provinsi Baru Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku sedang mengebut pemetaan pengawas pemilu untuk empat provinsi baru di Papua.

Keempat provinsi itu yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Barat Daya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu disebut akan segera terbit untuk memperbarui peraturan pemilu yang sebelumnya diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga Bawaslu RI mengaku harus bersiap dari sekarang.

"Kami harus menyiapkan diri untuk proses ini termasuk menyiapkan SDM-nya. Ini kami sedang tracking juga. Karena kalau perppunya keluar maka semua akan lari prosesnya," ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, kepada wartawan pada Senin (28/11/2022).

"Kami tracking jajaran SDM mana yang memungkinkan dan tidak memungkinkan," imbuhnya.

Saat ini, Bawaslu Papua disebut memiliki 7 orang komisioner. Jumlah ini dimungkinkan berubah karena provinsi tersebut dipecah dengan keberadaan 4 provinsi baru.

Hal-hal seperti ini, termasuk pendanaan dan infrastruktur di provinsi-provinsi baru, disebut menjadi perhatian Bawaslu RI sebagai upaya mengikuti kebijakan politik pemerintah dan DPR dalam pemekaran Papua.

Khusus untuk rekrutmen, Lolly memastikan bahwa pengawas pemilu di 4 provinsi baru ini akan berasal dari orang-orang yang telah berdomisili di sana.

Sehubungan dengan mepetnya waktu, Bawaslu RI disebut akan mengutamakan SDM yang sebelumnya pernah mendaftar ke Bawaslu sebagai calon pengawas pemilu.

"Karena itu tadi, yang sudah terpilih harus sudah siap untuk mengawal Pemilu 2024. Tantangan tertinggi pasti di daerah pegunungan, yang ini jadi konsentrasi serius kami juga," sebut Lolly.

"Maka upaya menjangkau yang kami lakukan, salah satunya, dengan men-tracking kembali teman-teman yang pernah mendaftar di Bawaslu kemudian sudah masuk pada tahap yang memang kualitasnya teruji," jelasnya.