Ketua Komisi V Sayangkan Proses Investigasi SJ 182 Terhambat karena Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR Lasarus menyayangkan lambatnya proses investigasi terhadap jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang terjadi pada Januari 2021.

Ia pun menyayangkan ketika mendengar dan melihat paparan Kasubkom Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Moda Penerbangan, Nurcahyo Utomo bahwa masih terdapat kekurangan anggaran bahkan utang membayar biaya investigasi peristiwa tersebut.

"Sebelum ke Sriwijaya, ini sudah 12 bulan. Harusnya sudah selesai, Pak. Sekarang sudah masuk ke 20 bulan, ya dong. 22 bulan sorry, sudah. Ini baru bisa dituntaskan, hambatan salah satunya adalah soal anggaran," kata Lasarus dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR yang membahas investigasi jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ 182, Kamis (3/11/2022).

"Ini utang sudah dibayar semua belum, Pak? Sudah?" tanya dia.

Pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Nurcahyo dengan menegaskan bahwa semua utang sudah dibayar.

Dia juga menyinggung utang membayar bahan bakar minyak (BBM) KRI SPICA sebesar Rp 1 miliar untuk pencarian blackbox pesawat Lion Air JT610 pada 2020.

"Sudah (dibayar), Pak, sudah," tegas Nurcahyo kepada Lasarus.

Mendengar penegasan itu, Lasarus meminta kembali kepastian agar pemerintah tidak tanggung-tanggung menggelontorkan anggaran untuk KNKT.

Dia menilai, anggaran tersebut perlu ditingkatkan karena investigasi seperti ini untuk kepentingan keselamatan penumpang.

"Kalau enggak ada (anggaran), minta saya duitnya, Pak. Kalau saja negara enggak punya duit, bayar beginian, Pak," kesal Lasarus.

"Ya kan, malu, Pak, kita sebagai warga negara ini. Pak Diirjen Perhubungan Udara, ini diatensi, Pak. Kenapa anggarannya begitu, masa kita sampai ngutang, Pak," ucapnya.

Lebih lanjut, politisi PDI-P itu juga mengkritisi pihak Sriwijaya Air yang dinilai tidak kompatibel dalam melayani jasa penerbangan.

Khususnya, mengenai penjelasan KNKT soal pengunduhan flight data recorder. Dia mengatakan, ada hal yang belum sesuai ketentuan dilakukan oleh Sriwijaya.

"Ini masalah di Sriwijaya ini. Nyangkut keselamatan, harusnya tidak ada toleransi, Pak Dirjen," katanya.

"Dengan regulasinya kita yang menentukan. Kalau memang tidak kompatibel, tutup, Pak. Jangan kasih terbang dia, itu jauh lebih baik, negara ini butuh maskapai, Pak. Tapi kita lebih butuh keselamatan," pungkas Lasarus.