Isyarat Pemerintah dan Jokowi Soal Harga BBM, Akankah Segera Naik?

Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga bahan BBM subsidi Pertalite dan Solar pada pekan ini.

Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," kata dia dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin pada Jumat (19/8/2022).

Soal dampak kenaikan harga BBM subsidi ke inflasi, Luhut mengatakan, hal itu akan tergantung dari besaran harga kenaikan harga Pertalite dan Solar.

Menurut dia, kebijakan kenaikan harga BBM merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi beban APBN.

Selain itu, pemerintah mengaku sudah melakukan upaya peralihan ke kendaraan listrik, penggunaan biofuel.

"Jadi tadi mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil naik yang sekarang kebetulan agak turun itu kita harus siap-siap karena subsidi kita kemarin Rp 502 triliun. Kami berharap bisa tekan ke bawah tadi dengan pengurangan mobil, motor ganti dengan listrik, kemudian B40, menaikkan harga Pertalite yang tadi kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi Solar," papar dia.

Meski kenaikan harga BBM hampir pasti, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah masih mengkaji wacana tersebut.

"Ini yang masih terus dipikirkan, jadi masih dalam penggodokkan. Masih dalam pembahasan, apakah akan dinaikkan apa tidak. Tapi bagaimana ini berjalan dengan baik," kata Ma'ruf dalam siaran pers, Sabtu (20/8/2022).

Meski demikian, Ma'ruf mengakui bahwa subsidi BBM yang ditanggung pemerintah kini sangat besar, sehingga pemerintah perlu mengkaji wacana menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Nah, jadi kalau ada kenaikan-kenaikan lagi, ini memang supaya subsidi ini bisa sustain, bisa terus berlanjut," ujar Ma'ruf.

DPR belum terima informasi

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan bahwa hingga hari ini belum ada usulan dari pemerintah yang disampaikan kepada DPR terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Yang pasti belum ada usulan dari pemerintah untuk kenaikan BBM," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Minggu, (21/8/2022).

Puan yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu enggan menyampaikan sikap partainya terkait isu kenaikan harga BBM tersebut.

Menurut dia, keputusan untuk menaikkan harga BBM ada di tangan pemerintah pusat, bukan pihak legislatif, apalagi partai.

"Kenaikan BBM itu kan yang memutuskan pemerintah, eksekutif, bukan legislatif, kita tunggu saja pemerintah nantinya menyikapi rencana tersebut seperti apa," kata Puan.

"Yang pasti dalam pidato tanggal 16 yang lalu, kami DPR sudah menyampaikan agar pemerintah menggunakan APBN secara efektif, efisien, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat," ucap dia.

Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM bersubsidi di saat masyarakat sedang optimistis meningkatkan perekonomian akibat pandemi Covid-19.

Muzani berpendapat, kenaikan BBM ini akan menimbulkan terjadinya kenaikan inflasi yang dapat membuat harga bahan pokok ikut meningkat.

“Setelah berhasil lewati keterpurukan, masyarakat berharap harga pokok dan harga BBM tidak mengalami kenaikan. Meskipun kami menyadari bahwa anggaran subsidi BBM saat ini telah mencapai jumlah yang fantastis, yakni sebesar Rp 502 triliun,” ujar Muzani dalam keterangan pers yang diterima oleh Kompas.com di Jakarta, Jumat (19/8/2022).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra itu berharap, pemerintah mampu meningkatkan pendapatan negara melalui hal lain, misalnya lewat pajak, retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara signifikan untuk tahun yang akan datang.

“Jalan satu-satunya untuk tidak menaikan harga BBM adalah pemerintah harus mempertimbangkan segala opsi dalam menghadapi situasi seperti ini. Selain itu, pemerintah juga harus cermat dalam mendapatkan sumber-sumber pendapatan negara,” kata Muzani.

Isyarat-isyarat dari Jokowi

Sebelum wacana kenaikan harga BBM menguat, Presiden Jokowi sudah kerap kali menyinggung soal besarnya subsidi BBM yang ditanggung negara.

Baru-baru ini, presiden mengatakan, ada subsidi yang jumlahnya sangat besar untuk bisa menahan agar angka inflasi Indonesia tidak tinggi.

Presiden menekankan bahwa subsidi yang besar juga berdampak kepada ketahanan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Sekali lagi, kita semuanya harus melihat angka-angka inflasi. Karena angka inflasi yang berada di angka 4,9 persen tadi itu masih didukung oleh ketidaknaikan, tidak naiknya harga BBM kita, Pertalite, Pertamax, solar, LPG, listrik, itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian," ujar Jokowi dalam rapat pengendalian inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).

"Itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya, itung-itungan kita di tahun ini subsidinya Rp 502 triliun. Angkanya gede sekali. Ini yang harus kita tahu, untuk apa untuk menahan agar inflasinya tidak tinggi," ujar dia.

Namun, Jokowi mengingatkan, besarnya subsidi tidak selamanya mampu ditanggung APBN.

Presiden menyebutkan, pemberian subsidi untuk BBM ini akan kembali dihitung oleh Menteri Keuangan.

"Apakah terus menerus APBN akan kuat? Ya nanti akan dihitung oleh menteri keuangan," tutur Jokowi.

Sementara itu, Pada 7 Juli 2022, presiden juga menyinggung soal kemampuan APBN dalam menanggung subsidi BBM di Tanah Air.

Jokowi pun memberikan gambaran jika APBN tidak mampu lagi menanggung subsidi tersebut. Menurutnya, kenaikan harga BBM kemungkinan dapat terjadi sebagaimana kondisi di sejumlah negara.

"(Harga bensin) kita masih Rp7.650, karena apa ? disubsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu, ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi," ujar Jokowi di tengah-tengah sambutannya dalam rangka Hari Keluarga Nasional 2022 di Medan.

"Kalau (APBN) sudah tidak kuat mau gimana lagi? Ya kan? Kalau BBM naik, ada yang setuju?" ucap dia.

Pertanyaan tersebut mendapat respons langsung dari masyarakat Medan yang hadir di acara itu.

Warga yang hadir pun kompak menjawab "Enggaaak,".

"Pasti semua akan ngomong tidak setuju," timpal Jokowi.

Dia lantas menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya masih melakukan impor untuk separuh dari kebutuhan minyak untuk Indonesia, sehingga, apabila harga minyak di luar naik, Indonesia harus membayar lebih banyak untuk harga impor tersebut.

Menurut Jokowi, kenaikan harga jual minyak dunia ini dipengaruhi oleh perang Ukraina-Rusia dan juga kondisi pandemi.

Dia mengungkapkan, saat masih normal, harga minyak dunia 60 dollar AS per barrel.

Sementara itu, saat ini harganya naik menjadi 110-120 dollar AS per barrel.

"Sudah dua kali lipat, hati-hati. Negara kita ini, kita masih tahan untuk tidak menaikan yang namanya Pertalite. Negara lain yang namanya BBM, bensin itu sudah di angka Rp31.000 di Jerman," ujar dia.

Tidak hanya sekali itu saja Presiden Jokowi menyinggung soal subsidi negara terharap harga jual bensin.

Pada Maret 2022 lalu, Jokowi pernah menjelaskan soal setiap negara di dunia yang menghadapi kesulitan karena melonjaknya harga minyak dunia.

Lonjakan harga minyak dunia dipicu pasokan global yang semakin ketat.

Ia menyampaikan, harga minyak dunia saat itu sudah bergerak di atas 100 dollar AS per barrel, melonjak dua kali lipat dari harga normal yang sekitar 50-60 dollar AS per barrel.

Kondisi ini membuat sejumlah negara menaikkan harga BBM.

Jokowi menilai kenaikan harga BBM menjadi isu yang sensitif di Indonesia.

Lantaran, ketika terjadi kenaikan harga BBM, meski tidak lebih besar dibandingkan negara lainnya, pasti memicu gelombang demonstrasi.

Kemudian pada April 2022, presiden menyatakan, pemerintah terus berupaya keras agar harga BBM jenis Pertalite tidak naik dari angka Rp 7.650 per liter yang berlaku saat ini.

Lalu pada 21 Juni 2022, Jokowi pernah pula menyinggung besarnya subsidi yang diberikan negara agar harga jual bensin tetap murah untuk masyarakat.

Menurut Jokowi, subsidi yang diberikan negara agar harga bensin tetap rendah sangat besar.

Dia lantas menyampaikan perhitungan bahwa besar total subsidi yang diberikan negara tersebut bisa digunakan untuk biaya pembangunan Ibu Kota.

"Di Singapura bensin sudah Rp 31.000, Jerman sudah Rp 31.000, di Thailand sudah Rp 20.000, kita masih Rp 7.650, tapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini bukan besar, (tapi) besar sekali. Bisa buat bangun ibu kota satu. Karena angkanya sudah Rp 502 triliun," kata dia.

Jokowi menekankan, kondisi seperti ini harus dipahami semua pihak.

Sebab, belum bisa dipastikan sampai kapan negara bisa bertahan dengan subsidi sebesar itu.

"Kalau kita enggak ngerti angka-angka, kita enggak merasakan betapa besarnya persoalan saat ini. Membangun ibu kota itu (IKN) Rp 466 triliun. (Sementara anggaran) ini untuk subsidi," ujar Presiden.

"Tapi ini enggak mungkin tidak disubsidi sebab akan rame. Itungan sosial politiknya juga kita kalkulasi," kata dia.

Meskipun kerap kali mengeluhkan besaran subsidi BBM yang tinggi, Presiden Jokowi pun sempat menyatakan menjamin pemberian subsidi bahan BBM tetap berlanjut hingga akhir 2022.

Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan pada 13 Juli 2022.

"Presiden mengatakan kita sekarang ini dijamin pemerintah sampai akhir tahun subsidi BBM akan terjaga," ujar Pemimpin Redaksi Berita Satu Primus Dorimulu usai pertemuan.

"Nah subsidi BBM, subsidi energi kita sudah di atas Rp 500 triliun. Jadi banyak sekali kita punya subsidi energi BBM dan listrik. Itu pemerintah sudah komitmen untuk subsidi," kata dia.

Terkait subsidi itu akan berlanjut pada 2023 atau tidak, hal tersebut masih akan dilihat perkembangannya.

Sebab, apabila harga berbagai komoditas turun, maka harga minyak dunia juga akan ikut turun.

"Bagaimana ke depan 2023? Apakah subsidi akan dilonggarkan atau tidak lihat nanti, tapi kalau harga komoditas dunia turun, harga minyak dunia turun, maka harga BBM akan turun juga," jelas Primus yang juga anggota Forum Pemimpin Redaksi itu.

"Kita harapkan ketegangan Rusia dan Ukraina mereda, akan sangat membantu ekonomi kita. Presiden yakin kita di atas rata-rata," ujar dia.