PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menanggapi santai perihal terciptanya koalisi PPP-Golkar-PAN untuk Pemilu 2024 yang dikaitkan dengan arahan pihak Istana.

Menurut Arsul, pihak yang mengaitkan hal tersebut tentu senang berimajinasi dan tidak perlu ditanggapi terlalu serius.

"Melihat rencana koalisi Partai Golkar, PAN dan PPP itu karena ada faktor arahan istana adalah orang yang senang berimajinasi, seolah-olah rencana-rencana atau proses-proses politik itu selalu muncul karena pengaruh atau bahkan intervensi Pak Jokowi," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Selasa (17/5/2022).

Arsul melanjutkan, PPP menilai tidak perlu menanggapi isu tersebut dengan serius.

PPP bahkan disebut mengomentari penilaian itu dengan senyuman.

"Tidak harus kami tanggapi dengan mengernyitkan dahi, wong namanya juga pengamatan imajinatif," jelasnya.

Anggota Komisi III DPR ini menilai, rencana koalisi tiga partai tersebut merupakan sebuah pilihan di atas keharusan.

Keharusan yang dimaksud Arsul adalah rencana koalisi diambil karena ketentuan presidential threshold 20 persen yang mengharuskan semua partai, terkecuali PDI-P, berkoalisi untuk mengusung calon presiden (capres).

"Nah mengapa itu pilihan? Karena di luar ketiga partai tersebut juga tersedia partai-partai lain yang juga bisa diajak koalisi," ungkapnya.

Lantas, mengapa PPP memilih berkoalisi dengan Golkar dan PAN?

Arsul menjawab, komunikasi yang kerap dilakukan oleh ketiga partai tersebut menjadi alasan untuk menciptakan koalisi ini.

"Kebetulan para ketum dan jajaran partainya (PPP-Golkar-PAN) yang paling sering komunikasi," tutur Arsul.

Sebelumnya diberitakan, analis Komunikasi Politik dari Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio mempertanyakan apakah ada campur tangan istana dalam pertemuan tiga ketua umum partai politik (parpol) pada Kamis (12/5/2022).

Pasalnya, Ketua Umum Partai Golkar, PAN dan PPP saat ini sama-sama berada di pemerintahan.

Selain itu, ketiga parpol tersebut kini masih jadi bagian koalisi pemerintah.

"Ada sebuah pertanyaan besar, apakah ada arahan dari Istana? Karena tiga-tiganya parpol koalisi pemerintah. Satu sedang di ujung tanduk, satu lagi baru ditinggal tokoh sentral, yang satu lagi enggak jelas arahnya ke mana karena ada isu bahkan ketua umum mau dilengserkan, kasus macam-macamlah," ujar Hendri dalam diskusi daring bertajuk "Kasak-kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024" pada Sabtu (14/5/2022).

"Nah apakah itu untuk menyelamatkan tokoh, kemudian parpol ? Dan itu tadi pertanyaan terbesar, ini ada arahan istana atau tidak?" tegasnya.