Anggota DPR Minta Kepala Otorita Hati-hati Bicara Urun Dana IKN

Menurut Guspardi, pernyataan itu semestinya tidak dikeluarkan oleh Bambang. Dia menilai, Bambang seharusnya memikirkan respons masyarakat sebelum mengeluarkan pernyataan seperti urun dana.

"Pak Bambang, menyampaikan sesuatu itu harus berpikir lebih jernih, lebih hati-hati terhadap sesuatu yang akan menimbulkan dampak yang kurang bagus terhadap bangsa dan negara," kata Guspardi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/3/2022).

Guspardi menilai, respons masyarakat terhadap pernyataan Bambang justru akan negatif.

Sebab, masyarakat saat ini tengah dalam kondisi sulit perekonomiannya akibat pandemi Covid-19.

Maka, seharusnya Bambang memikirkan kondisi masyarakat, sebelum melontarkan pernyataan yang berpotensi polemik.

"Oleh karena itu, apakah pas untuk mengimbau masyarakat untuk urun dalam mengeluarkan koceknya untuk pembangunan IKN," jelasnya.

"Pasti masyarakat lebih mementingkan pribadinya, kebutuhan kesehariannya, dan lain sebagainya. Ketimbang hal-hal yang disampaikan oleh kepala otorita ini," sambung dia.

Lebih jauh, pernyataan crowdfunding itu justru akan menimbulkan persepsi negatif masyarakat pada pemerintah.

Terlebih lagi, adanya imbauan masyarakat untuk urun dana mencerminkan pemerintah belum siap akan pembangunan IKN.

Padahal, Guspardi mengingat bahwa pemerintah telah mengeklaim memiliki pendanaan yang cukup untuk membangun IKN.

"Ini kan akan terbentuk persepsi masyarakat kenapa dengan adanya imbauan daripada Pak Bambang yang dia adalah orang nomor satu untuk lakukan pembangunan, belum pemindahan," ucapnya.

"Itu tentu timbul persepsi rupanya negara pemerintah belum siap membangun IKN itu. Sehingga kita ngemis, meminta rakyat untuk secara bersama membangun, mengeluarkan kocek sakunya dalam rangka membangun IKN," imbuh Guspardi.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dalam wawancara dengan Harian Kompas, Sabtu (19/3/2022), menyebut sumber dana pembangunan IKN bisa dari mana saja, termasuk crowdfunding.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah meminta pembangunan IKN Nusantara bisa fleksibel dan lincah untuk mendapatkan skema pendanaan.

Pasalnya, porsi pembangunan IKN dengan menggunakan pembiayaan APBN hanya berkisar 20 persen dari total anggaran pembangunan sebesar Rp 466 triliun.