Bukan Latar Partai, Faktor Untung Rugi Dinilai Jadi Pertimbangan Jokowi Copot Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju akhir bulan ini. Sejumlah nama menteri pun disebut-sebut bakal dicopot Jokowi.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo menilai, perombakan kabinet tidak lagi relevan dengan kategori menteri asal partai politik atau nonparpol.

Dia menilai, Jokowi bakal lebih mempertimbangkan faktor untung rugi dalam mengutak-atik kabinetnya alih-alih melihat latar partai.

Mereka yang berjasa di pemerintahan dinilai lebih punya peluang untuk bertahan lama di kabinet, begitupun sebaliknya.

"Menurut saya kategori yang pas itu berjasa atau tidak berjasa terhadap Pak Jokowi dan yang bisa menghitung jasa itu kan cuma Pak Jokowi," kata Kunto kepada Kompas.com, Selasa (22/3/2022).

Namun demikian, menurut Kunto, keputusan perombakan kabinet sepenuhnya ada di tangan presiden.

Meski sejumlah nama menteri diprediksi publik kinerjanya kurang baik, belum tentu merekalah yang dicopot presiden.

Hal ini disampaikan Kunto lantaran prediksi pengamat dan analisis politik yang sebelumnya berusaha mengalkulasi hitung-hitungan rasional reshuffle berulang kali meleset.

"Ada misalnya menteri yang menurut kita oke-oke saja ternyata dicopot itu ada, apalagi kalau ada konflik di belakang layar yang kita nggak tahu di publik," ujarnya.

Jika dilihat dari situasi politik belakangan ini, Kunto menilai, setidaknya ada 3 menteri yang berpotensi dicopot Jokowi.

Mereka yakni Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, hingga Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Ketiganya belum lama ini membuat kegaduhan karena satu dan lain hal.

Mendag baru-baru ini menuai kontroversi terkait langka dan mahalnya harga minyak goreng. Dia menuai kritik lantaran mengaku tak bisa mengontrol keberadaan mafia minyak.

Sementara, Menaker pada pertengahan Februari lalu didemo para kaum buruh lantaran menerbitkan peraturan baru mengenai dana jaminan hari tua (JHT) yang baru bisa dicairkan di usia 56 tahun.

Lalu, Menag belum lama ini menuai sorotan warganet karena mengeluarkan pernyataan kontroversial yang dianggap membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing.

Namun demikian, Kunto menegaskan, sulit untuk menebak hitung-hitungan presiden terkait reshuffle.

"Karena Pak Jokowi berkali-kali membuktikan ke publik bahwa semua prediksi pengamat ataupun analisis politik yang berusaha mengalkulasi secara rasional hitung-hitungan kursi menteri dan segala macamnya lebih banyak melesetnya," kata dia.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa presiden akan melalukan reshuffle pada Rabu Pon (23/3/2022). Ini mengingat Jokowi kerap mengambil keputusan besar pada Rabu Pon, termasuk beberapa kali reshuffle.

Namun, dugaan tersebut telah dibantah oleh Istana. Keterangan sumber Kompas.com di lingkungan pemerintahan mengatakan, tak ada jadwal reshuffle pada Rabu ini.

"Belum ada jadwal reshuffle," ujar sumber saat dikonfirmasi pada Selasa (22/3/2022).