Sebab Minyak Goreng Mahal Versi Mendag: Salahkan Panic Buying sampai Perang Rusia-Ukraina

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi membeberkan sejumlah faktor terkait kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng dalam beberapa waktu terakhir.

Sebelum terjadi kelangkaan, pemerintah menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan Rp 14.000 per liter. Kebijakan itu malah membuat stok minyak goreng langka di pasaran selama berbulan-bulan.

Buat mengatasi hal itu, pada Rabu (16/3/2022) lalu pemerintah mencabut aturan soal HET. Harga minyak goreng kemasan pun diserahkan ke mekanisme pasar.

Akibat penerapan aturan tersebut, minyak goreng muncul kembali di pasaran, tetapi di sejumlah kota harganya melambung tinggi.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Lutfi membeberkan tiga faktor yang dinilai menjadi penyebab persoalan minyak goreng.

Invasi Rusia ke Ukraina

Lutfi mengatakan peristiwa invasi Rusia ke Ukraina turut mempengaruhi harga minyak goreng di Indonesia.

Menurut Lutfi, dua negara Eropa Timur itu adalah penghasil minyak bunga matahari dalam jumlah besar. Bahkan jumlah ekspor minyak bunga matahari dari kedua negara itu mencapai separuh dari kebutuhan dunia.

Minyak bunga matahari dari Ukraina dan Rusia, kata Lutfi, harusnya sudah bisa dipanen dan dikirim ke berbagai negara pada sekitar Maret dan April. Namun, perang yang berkecamuk membuat banyak negara beralih ke minyak sawit sebagai pengganti minyak bunga matahari karena memiliki karakteristik yang sama. Akibat kenaikan harga karena permintaan yang tinggi, ada pihak-pihak yang memilih mengekspor minyak sawit.

"Ini menyebabkan harga CPO (minyak sawit) loncat dari Rp 16.000 menjadi Rp 21.000, dan itu harga bebasnya kemudian kalau diproses tambah lagi Rp 3.000 premiumnya, menyebabkan perbedaannya hampir Rp 9.000, ini yang tidak bisa kita prediksi," kata Lutfi.

Lutfi mengaku salah dalam hal itu lantaran situasi itu tidak dia prediksi sebelumnya.

"Saya tidak memprediksi dan ini kesalahan saya, saya tidak tahu dan memprediksi bahwa akan terjadi invasi dari Rusia terhadap Ukraina," kata Lutfi.

Ada mafia minyak goreng

Selain faktor peperangan Rusia-Ukraina, menurut Lutfi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng selama beberapa bulan belakangan terjadi karena permainan mafia.

Para mafia itu, kata dia, menyelundupkan minyak goreng yang mestinya menjadi konsumsi masyarakat ke industri-idustri, bahkan hingga ke luar negeri.

"Ada orang-orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak goreng ini. Misalnya minyak goreng yang seharusnya jadi konsumsi masyarakat, masuk ke industri atau diselundupkan ke luar negeri," kata Lutfi.

Menurut Lutfi, mafia-mafia tersebut tidak sepatutnya mendapatkan minyak goreng, tetapi kemudian memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Hal itu dibuktikan dari kosongnya pasokan minyak goreng di sejumlah kota besar seperti DKI Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Padahal, menurut data, stok minyak goreng di kota-kota itu melimpah. Situasi ini menjadi sorotan lantaran tiga kota tersebut memiliki industri minyak goreng dan dekat dengan pelabuhan.

"Yang terjadi ketika kebanyakan dari minyak tidak bisa dipertanggungjawabkan, makanya terjadi kemiringan tersebut," kata dia.

Panic buying

Beberapa waktu lalu Lutfi menilai karena kekhawatiran kesulitan mendapatkan minyak goreng membuat masyarakat melakukan panic buying. Menurut dia hal itu menjadi salah satu faktor yang semakin menambah pelik persoalan rantai pasokan dan kebutuhan minyak goreng.

"Ini kita bicara seluruh Indonesia, 390 juta liter ini untuk seluruh Indonesia, per kemarin itu sudah 415 juta liter hanya dalam 20 hari," ujar Lutfi saat melakukan kunjungan ke Pasar Kebayoran Lama, Rabu (9/3/2022) lalu.

Minta maaf

Lutfi mengakui pihaknya tak kuasa mengendalikan keberadaan mafia dan spekulan minyak goreng. Ia meminta maaf sekaligus menyebut bahwa hal ini tak lepas dari perilaku manusia yang rakus dan jahat.

"Dengan permohonan maaf, Kemendag tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat," katanya.

Lutfi mengaku pihaknya tidak kuasa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut lantaran terbatasnya kewenangan Kemendag dalam undang-undang. Oleh karenanya, dia menyerahkan persoalan ini ke Satuan Tugas Pangan yang dibentuk Polri.

"Di kemudian hari saya mintakan kepada Satgas Pangan untuk melawan orang-orang mafia-mafia ini yang rakus dan jahat ini kita mesti bersama-sama untuk kita kerjakan," kata Lutfi.