Tokoh Muda Kaltim Sebut Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Tak Boleh Dijabat Sembarang Orang

KOMPAS.com – Ketua Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Arisaldi Ahdar mengatakan, posisi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak boleh dijabat sembarang orang.

“Ada sejumlah prasyarat yang harus dimiliki. Selain pengalaman pemerintahan, pejabat Kepala Otorita IKN itu juga harus memiliki pemahaman tentang wilayah, karakter, dan budaya yang ada di Kaltim,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (4/2/2022).

Pernyataan tersebut disampaikan Ahdar menyusul rencana pembentukan Otorita IKN Nusantara.

Rancangan Undang-undang (RUU) IKN (RUU IKN) telah disahkan menjadi Undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (18/1/2022).

Otorita IKN sendiri memiliki tugas sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota.

Menyusul pengesahan itu, muncul soal calon Kepala Badan Otorita IKN. Sejumlah nama disebut-sebut akan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi jabatan ini. Dari nama tersebut, tidak satupun muncul tokoh dengan latar belakang Kaltim.

Menurutnya, sudah seharusnya Presiden Jokowi mempertimbangkan latar belakang calon-calon yang akan memegang badan otorita tersebut.

Dari pemahamannya, ia menyampaikan bahwa Kepala Otorita IKN perlu dipegang oleh tokoh yang memahami karakter, wilayah, dan budaya di ibu kota negara baru tersebut.

“Itu artinya, latar belakang putra daerah perlu menjadi pertimbangan,” kata Ahdar.

Oleh karenanya, ia termasuk sejumlah tokoh muda Kaltim berharap ada putra daerah di wilayahnya yang mendapat kesempatan mengawali sebagai pemimpin Badan Otorita IKN Nusantara.

Senada dengan Ahdar, Ketua Korps Alumni HMI Kota Bontang, Basir mengatakan, orang Kalimantan, khususnya Kaltim, memiliki tokoh yang layak mendapat amanah mengepalai Badan Otorita IKN.

“Ada tokoh-tokoh Kaltim yang sudah berkarya secara nasional dan ideal untuk amanah itu,” kata Basir.

Pendapat Basir tersebut diperkuat Founder Director Rescue Borneo, Wahidin Alaudin. Ia menyatakan ada banyak tokoh Kaltim yang layak dipertimbangkan Presiden Jokowi.

“Misalnya saja Muhammad Nurdin yang merupakan putra Samarinda,” katanya.

Menimpali Wahidin Alaudin, tokoh pemuda Kalimantan Utara (Kalut) Alwan Saputra mengatakan, seingatnya tokoh yang disebut itu pernah bertugas di Kabupaten Paser pada 1992-1996.

Untuk diketahui Kabupaten Paser dahulu bernama Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun lokasi ibu kota baru negara adalah bagian dari Kabupaten Paser.

“Dengan pendidikan master beliau tentang perencanaan kota dan wilayah dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), rasanya pak Nurdin sejalan dengan rencana pengembangan IKN,” imbuh Alwan.

Adapun Nurdin yang dimaksud Wahidin dan Alwan adalah Staf Ahli Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT).

Muhammad Nurdin sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Nama ini beberapa waktu terakhir memang menjadi perbincangan masyarakat Kaltim saat UU IKN disahkan.