Bertemu Jokowi, Tokoh Masyarakat dan Adat Kaltim Sampaikan Aspirasi soal Pembangunan IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo (Joko Widodo) menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan adat Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (31/1/2022).

Dalam pertemuan yang digelar di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan itu para tokoh masyarakat menyampaikan aspirasinya dan mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Taufik Hanafi mengatakan, para tokoh masyarakat adat Kaltim sangat antusias dengan pembangunan IKN.

"Tentu ada masukan-masukan mulai dari pentingnya memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek budaya yang ini terus akan diperhatikan dan ditingkatkan di dalam pengembangan IKN mendatang,” ujar Taufik dalam keterangannya sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa (1/2/2022).

Adapun dukungan terhadap pembangunan IKN disampaikan oleh Sultan Kutai Kartanegara, Muhammad Arifin.

Pihaknya menyambut baik dibangunnya IKN di Kalimantan Timur.

“Kami atas nama Sultan Kutai Kartanegara mendukung penuh 100 persen diadakannya pembangunan IKN saat ini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Sultan Paser, Muhammad Jarnawi, yang menyebut bahwa Kesultanan Paser menyambut antusias pembangunan IKN.

Ia juga mengaku sangat bangga bisa bertemu dan berdialog dengan Presiden Jokowi.

“Kami sendiri dari Kesultanan Paser menyambut dengan antusias IKN dan kami memohon segera dibangun ibu kota negara baru ini. Karena kami yakin dengan perpindahan ibu kota baru mudah-mudahan membawa wajah baru dan martabat di dunia. Kami juga meminta dari Kesultanan Paser dibuat Istana Kesultanan Paser di dekat IKN ibu kota negara,” jelasnya.

Kepala Adat Dayak Kenya, Ajang Tedung, menerima dengan senang hati rencana pembangunan IKN.

Namun, ia juga meminta agar masyarakat adat dilibatkan dalam Badan Otorita maupun pembangunan fisik IKN tersebut.

“Pertama itu, dengan adanya IKN ini tolong di dalam Badan Otorita tuh masyarakat adat bisa diakomodir. Yang kedua dalam pembangunan fisik ya masyarakat sebagai mitra kerja. Yang ketiga kearifan lokal, tolong perhatikan kearifan lokal, adat istiadat, budaya,” kata Ajang.

Dukungan juga datang dari Syarifuddin HR selaku Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar. Ia pun meminta agar masyarakat adat setempat lebih diperhatikan, terutama menyangkut kualitas sumber daya manusianya.

“Kami hanya minta tolong diperhatikan sumber daya manusia kami supaya kami tidak kalah dengan saudara-saudara kami pendatang dari luar nantinya, supaya saudara-saudara kami generasi kami nanti bisa bersaing karena penduduk Kalimantan adalah penduduk yang welcome, yang selalu bisa menghargai satu sama lain,” ujar Syarifuddin.

Sementara itu, Wakil Ketua 2 Keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan, Andi Singkeru, mengatakan bahwa sebagai masyarakat pendatang pihaknya sudah berbaur dan hidup berdampingan dengan masyarakat asli Kalimantan.

Ia menyebut bahwa masyarakat apapun yang mengisi IKN nantinya adalah masyarakat Indonesia.

“Kami bersama keluarga, bersama anak cucu, kami berdampingan dengan suku-suku asli, kami berharap agar bisa menjadi wadah yang terbaik ke depan,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah menetapkan luas lahan IKN sebesar 256,1 ribu hektare.

Luasan itu lebih besar dari rencana sebelumnya sebesar 200 ribu hektare.

Adapun UU IKN telah disahkan melalui rapat paripurna DPR pada 18 Januari 2022.

Saat ini UU tersebut sudah diantar ke Kementerian Sekretaris Negara dan tinggal menunggu tanda tangan presiden untuk kemudian diundangkan.