Wapres Minta Sistem Merit ASN Dilakukan Konsisten

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar sistem merit di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) harus dilakukan secara konsisten.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Anugerah Meritokrasi Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2021, Selasa (7/12/2021).

"Sistem merit harus diterapkan secara konsisten, mulai dari proses rekrutmen ASN, penggajian dan reward, pengukuran kinerja, promosi jabatan, hingga pengawasan," ujar Ma'ruf.

Ia mengatakan, pada 2020 jumlah ASN di Indonesia mencapai lebih dari 4,1 juta orang.

ASN menjalankan tiga fungsi yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Penerapan meritokrasi pada manajemen ASN berbasis transparansi dan objektivitas, serta mengedepankan kompetensi, prestasi dan kinerja individu penting untuk memastikan tercapainya tiga fungsi itu," kata dia.

Menurut Ma'ruf, dalam rangka akselerasi dan optimalisasi penerapan sistem merit pada manajemen ASN, dibutuhkan langkah-langkah strategis.

Di antaranya mengembangkan dan memperkuat implementasi manajemen talenta sumber daya manusia (SDM) aparatur.

"Hal ini penting untuk mempersiapkan kader penerus dengan talenta terbaik, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik," kata dia.

Kemudian meningkatkan agility atau kelincahan dan kemampuan adaptif SDM dan organisasi untuk menghadapi tantangan dan dinamika perubahan di tingkat nasional maupun global.

Selanjutnya mengintensifkan peran aktif kepemimpinan kepala daerah dalam mendukung meritokrasi daerah.

Begitu pula kolaborasi intensif antara pemerintah daerah dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dinilainya harus ditingkatkan.

"Pemberian penghargaan meritokrasi saya harapkan akan mengakselerasi tercapainya transformasi ASN Indonesia yang merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai reformasi birokrasi," kata dia.