Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Saat Nataru, Penyelenggara Fasilitas Publik Diminta Bentuk Satgas Prokes

KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta seluruh penyelenggara fasilitas publik agar membentuk Satgas protokol kesehatan (prokes).

Pembentukan tim tersebut guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 saat liburan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

“Satgas yang dibentuk ini akan bertugas mengawasi aktivitas pengunjung selama masa liburan dan menegakkan prokes,” imbuhnya seperti dalam dimuat dalam laman covid19.go.id, Kamis (11/11/2021).

Adapun prokes yang dimaksud berupa penerapan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

Tak hanya prokes, kata Wiku, Satgas juga harus secara ketat mengecek status pengunjung melalui aplikasi PeduliLindungi sebagai platform skrining prasyarat masuk ke fasilitas publik.

Apabila ada pengunjung yang menolak penggunaan aplikasi tersebut, imbuh dia, maka petugas wajib menolak pengunjung masuk ke dalam area wisata.

“Pengunjung juga diharapkan untuk proaktif mengawasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi di area yang dikunjunginya," ujar Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Seperti diketahui, periode libur panjang biasanya dimanfaatkan masyarakat mengunjungi lokasi-lokasi wisata dan fasilitas publik.

Umumnya, saat periode tersebut, jumlah pengunjung meningkat cukup signifikan. Adanya hal ini sangat perlu diantisipasi, terutama ketika periode Nataru mendatang.

Selain Satgas prokes, Wiku juga meminta masyarakat agar berperan aktif mematuhi peraturan yang ditetapkan.

Sebagai contoh, sebut dia, dengan melakukan langkah sederhana seperti memakai masker. Hal ini akan sangat menghasilkan dampak positif signifikan.

"Saya mengajak masing-masing individu untuk menginspirasi orang-orang sekitarnya dalam menegakkan prokes. Dengan begitu maka mempercepat terciptanya kepatuhan kolektif yang dicita-citakan selama ini," ucap Wiku.

Tak hanya itu, lanjut dia, pihaknya juga mengajak masyarakat agar menghindari sikap antipati terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Sebab, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat.

"Meskipun liburan panjang akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia, Satgas tetap optimis bangsa ini dapat melaluinya apabila seluruh pihak bersikap bijaksana dan disiplin dalam menjalankan perannya masing-masing," imbuh Wiku.