Salin Artikel

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca-PON XX, Pemerintah Diminta Contoh Upaya Jepang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman mengatakan, pemerintah dapat mencontoh upaya Pemerintah Jepang dalam menggelar ajang olahraga multicabang di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini ia sampaikan terkait munculnya kasus Covid-19 pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Menurut Dicky, upaya Pemerintah Jepang pasca-Olimpiade 2020 di Tokyo dapat menjadi pelajaran.

"Iya (Olimpiade Tokyo 2020) sangat bisa jadi contoh. Contoh baik dan buruknya," kata Dicky kepada Kompas.com, Selasa (12/10/2021).

Dicky menguturkan, kenaikan kasus Covid-19 di Jepang mulai terjadi pada Juli dan memuncak pada pertengahan Agustus setelah Olimpiade Tokyo.

Menurut dia, meskipun panitia Olimpiade dan pejabat pemerintah menyangkal bahwa olimpiade secara langsung menyebabkan peningkatan, tetapi indikasinya cukup jelas.

Sebab, Olimpiade membuat orang lebih aktif secara sosial dan cenderung mengabaikan protokol kesehatan.

Hal ini pula, yang menyebabkan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mundur dari jabatannya setelah menghadapi kritik atas penanganan pandemi Covid-19.

Dicky mengatakan, saat ini kasus Covid-19 di Jepang dilaporkan setiap hari menurun menjadi sekitar 2.000 secara nasional.

Jumlah tersebut kurang dari sepersepuluh dari total kasus saat puncak lonjakan pada pertengahan Agustus.

"Para ahli mengaitkan penurunan jumlah tersebut dengan cakupan vaksinasi. Sebanyak 58 persen populasi telah divaksinasi penuh dan peningkatan kepatuhan 5M. Perbedaannya dengan kita, pada kualitas 3T-nya," kata Dicky.

Oleh karena itu, setelah PON XX Papua, ia menekankan pentingnya pelacakan atau tracing, testing, dan treatment (3T).

Sebab jika tidak, tidak menutup kemungkinan kasus Covid-19 di Indonesia bisa kembali meningkat.

"Sangat harus (menggencarkan 3T) karena bila tidak, maka risiko tinggi untuk masyarakat," ujar dia.

Selain itu, Dicky juga menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi pasca-penyelenggaraan acara yang melibatkan keramaian seperti PON.

Dicky mengatakan, evaluasi sangat penting dilakukan dan tidak boleh lama dalam pelaksanaannya.

"Yang sangat penting, setelah mengadakan event-event keramaian seperti ini, pemerintah melakukan evaluasi," ujar Dicky.

Evaluasi tersebut, kata dia, dimaksudkan sebagai dasar perbaikan ketika hendak mengadakan acara serupa.

Diketahui kasus Covid-19 dalam penyelenggaraan PON XX di Papua semakin meningkat.

Pada 9 Oktober diketahui terdapat 45 kasus yang keesokan harinya meningkat menjadi 65 kasus.

Kemudian pada Senin (11/10/2021), kasus Covid-19 di PON XX meningkat lagi menjadi 83 kasus.

Diketahui, atlet dari cabang olahraga judo dan sepatu roda menjadi yang paling banyak terpapar. Ada pula atlet dari cabang olahraga motocross, kriket, panahan, dan beberapa cabang lainnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/12/13160911/cegah-lonjakan-kasus-covid-19-pasca-pon-xx-pemerintah-diminta-contoh-upaya

Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke