Pertimbangan KPI Saat Minta Korban Dugaan Pelecehan Tak Didampingi Pengacara di Pemanggilan Internal

Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia, Umri mengatakan, alasan KPI meminta MS datang tanpa pengacara karena tidak ingin ada kesan bahwa MS memiliki masalah khusus dengan KPI.

"Kalau dia datang bawa ini pengacara, kesannya kayak saya dengan dia itu ada masalah. Itu pertimbangannya," kata Umri saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/9/2021) malam.

"Jangan sampai kesannya, loh bawa-bawa ini berarti dia bikin ini dong konfrontasi dengan KPI. Padahal nggak ada kan. Kesannya gitu," ujar dia.

Menurut dia, pemeriksaan internal itu dimaksudkan untuk mendengar kesaksian MS sebagai pegawai KPI terkait kejadian pelecehan dan perundungan yang dialaminya selama ini.

Sebab, menurut dia, MS belum pernah memberikan aduan langsung terkait pelecehan seksual dan perundungan yang dialaminya kepada dirinya.

"Kedua, spirit kami dalam memanggil itu untuk konfirmasi karena sampai saat ini dia sebagai pegawai itu belum ada melapor kepada ‘Pak saya begini-begini’ kepada saya," ucapnya.

Selain itu, ia menambahkan, tidak ada maksud KPI untuk mengintervensi apa pun terkait kasus MS.

Ia menekankan, tujuan dari pertemuan internal tersebut juga ingin memberikan support kepada MS selama menjalani mekanisme proses hukum saat ini.

"Mereka ini kan kasusnya sudah masuk di kepolisian kan, enggak ada lagi kami mengintervensi, enggak ada, apa yang mau kami intervensi, toh sudah ini kan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, salah satu kuasa hukum MS, Rony E Hutahaean mengatakan, kliennya sempat mendapat undangan dari pihak KPI untuk melakukan pemeriksaan internal pada Senin (6/9/2021) pagi.

Namun, ia menegaskan, kliennya tidak akan hadir ke pemeriksaan internal jika tidak didampingi tim kuasa hukum.

Rony menyayangkan sikap instansi tersebut karena tidak mengizinkan kliennya menghadiri pemeriksaan internal dengan didampingi oleh kuasa hukumnya.

"Klien kami tidak bersedia hadir atas undangan dari KPI apabila sendiri tanpa didampaingi oleh penasehat hukumnya dan kami selaku kuasa hukum sangat menyayangkan sikap KPI memanggil klien kami, MS, dengan sendiri," kata Rony, Senin (6/9/2021).

"Dan KPI sendiri tidak bersedia jika didampingi oleh penasehat hukum, hal itu kami sayangkan dan kami kecewa," ujarnya.

Adapun, kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang dialami MS viral melalui tulisan di media sosial pada Rabu pekan lalu.

Dalam surat terbuka itu, MS mengaku sudah menjadi korban perundungan sejak ia bekerja di KPI pada 2012. Bahkan ia juga sempat mengalami pelecehan seksual oleh sejumlah rekan kerjanya pada 2015.

MS sudah mencoba melaporkan perundungan dan pelecehan seksual yang ia alami ke atasan hingga polisi, tetapi tidak ditanggapi.

Setelah surat terbuka MS itu viral, Komisioner KPI langsung membentuk tim investigasi internal guna menyelidiki kasus ini. KPI juga langsung mendampingi MS membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat.

MS melaporkan lima pegawai KPI yang telah melecehkannya pada 22 Oktober 2015 silam, yakni RM, FP, RT, EO dan CL.