Salin Artikel

Bertemu Pimpinan Parpol, Ini Lima Hal yang Dibahas Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menyampaikan lima hal yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan pimpinan parpol koalisi pendukung pemerintah, di Istana Negara, Rabu (25/8/2021) sore.

Johnny menjelaskan, topik pembahasan pertama yakni terkait perkembangan dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19.

"Kita tentu bersyukur bahwa melalui penanganan pandemi dan kerja bersama seluruh komponen masyarakat. Capaian-capaian memberikan tanda-tanda positif dan menggembirakan kita," kata Johnny saat memberikan keterangan, dikutip dari siaran Kompas TV, Rabu.

"Menjadi tugas selanjutnya bagaimana menjaga capaian-capaian tersebut dan terus berusaha mengakhiri memutus rantai Covid di Indonesia dan masuk babak baru penanganan Covid-19," tutur dia.

Hal kedua yang menjadi pembahasan terkait perekonomian nasional. Johnny mengatakan, pembahasan mencakup capaian dan tantangan ekonomi nasional secara makro.

"Kita patut juga bergembira bahwa melalui kerja keras di suasana yang tidak menentu dan tantangan yang lebih besar, di tahun 2021 ini terlihat tanda-tanda gambaran positif bagi perekonomian kita," ungkapnya.

Johnny mengungkapkan, pada kuartal I 2021, perekonomian Indonesia masih kontraksi 0,7 persen. Namun, pada Kuartal II 2021, perekonomian Indonesia sudah tumbuh 7,07 persen.

Harapannya, kata Johnny, pertumbuhan tersebut dapat dipertahankan di kuartal III dan IV. "Namun, tetap harus memperhatikan dampak dari munculnya varian Delta dan penularan yang besar mengakibatkan pemerintah harus mengambil kebijakan PPKM Mikro," tutur dia.

Hal ketiga, yakni strategi ekonomi dan bisnis negara. Johnny mengatakan, Presiden Jokowi menyampaikan agar parpol koalisi semakin kuat dan kompak untuk memungkinkan kebijakan perekonomian konsumtif beranjak ke ekonomi berbasis produktif.

"Untuk itu yang mendorong untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih di dalam negeri. Secara khusus untuk komunitas-komunitas nasional kita melalui proses-proses pengolahan di dalam negeri terlebih dahulu untuk hasilkan nilai tambah," kata Johnny.

Adapun ekonomi berbasis produksi yang dimaksud, terkhusus pada sektor pertambangan, pertanian dan ekonomi hijau. Dalam hal ini,  Johnny menuturkan, Presiden menekankan soal hilirisasi dan digitalisasi.

"Jadi di pertambangan perlu ada hilirisasi untuk menghasilkan nilai tambah. Untuk pertanian, penerapan digitalisasi di sektor pertanian. Dan ekonomi hijau," ucapnya.

Hal keempat yang dibahas adalah terkait dengan ketatanegaraan, otonomi daerah dan sistem pemerintahan yang terdampak pandemi Covid-19.

Johnny mengatakan, dibutuhkan kecepatan dalam mengambil keputusan dan kebijakan sistem pemerintahan serta otonomi daerah yang saat ini berjalan.

Menurut dia, dibutuhkan evaluasi menyeluruh agar di dalam tata kelola pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sistem pemerintahan secara nasional, dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

"Setelah 23 tahun otonomi daerah diterapkan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar kita mempunyai sistem desentralisasi kekuasan yang lebih efektif dan lebih cocok dalam pengambilan keputusan yang cepat, khususnya dalam situasi kedaruratan seperti saat ini," ungkapnya.

Hal lain yang menjadi pembahasan yaitu terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Johnny mengatakan, pemindahan ibu kota memang tidak dilakukan saat ini, mengingat situasi pandemi Covid-1 menyebabkan tantangan ekonomi menjadi lebih besar.

"Tetapi kita tetap perlu memikirkan, untuk mempunyai ibu kota negara baru. Dengan memperhatikan ibu kota negara saat ini, Jakarta dengan tantangan dan problematikanya yang sangat kompleks saat ini dari berbagai aspek," kata dia.

Namun demikian, pemerintah perlu melakukan berbagai persiapan. Pertama, persiapan legislasi yang memadai. Oleh karenanya, proses politik dalam menghasilkan undang-undang terkait ibu kota negara akan dilakukan partai koalisi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/25/22243751/bertemu-pimpinan-parpol-ini-lima-hal-yang-dibahas-jokowi

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Nasional
Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

Nasional
Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

Nasional
KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

Nasional
Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Nasional
Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Nasional
Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.