Jokowi: Anggaran Kesehatan 2022 Direncakanan Rp 255,3 Triliun, Salah Satunya untuk Tangani Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pemerintah akan menganggarkan Rp 255,3 triliun untuk kesehatan pada tahun 2022.

Besar anggaran kesehatan ini setara dengan 9,4 persen dari total belanja negara secara keseluruhan.

"Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato RUU APBN 2022 di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (16/8/2021).

Dia melanjutkan, untuk penanganan Covid-19, fokus pemerintah antara lain, antisipasi risiko dampak Covid-19, dengan testing, tracing, dan treatment (3T), melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.

Menurut Jokowi, bangsa Indonesia harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia.

"Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif," tegas Jokowi.

"Kita juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari pusat hingga daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan," lanjutnya.

Dia mengungkapkan, pemerintah juga menjaga kesinambungan program jaminan kesehatan nasional (JKN) serta meningkatkan kualitas layanan JKN tersebut.

Selanjutnya, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.

Kepala Negara juga menyampaikan, belanja negara dalam RAPBN 2022 secar keseluruhan direncanakan sebesar Rp 2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 770,4 triliun.