Salin Artikel

Anggota DPR: Jangan karena Kejar Terget Vaksinasi, Prokes Diabaikan

Sebab, berdasarkan pengamatannya, penyelenggaraan vaksinasi kerap menimbulkan kerumunan dan berpotensi terjadinya penularan virus corona.

"Pemerintah harus memastikan SOP penyelenggaraan vaksinasi berjalan dengan baik. Jangan karena mengejar target suntikan, kemudian mengabaikan prokes," kata Netty dalam keterangannya, Senin (2/8/2021).

Netty mengatakan, pelayanan vaksinasi harus dilangsungkan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Dalam hal tersebut, harus diperhatikan bahwa para vaksinator menggunakan alat pelindung diri (APD) standar, sedangkan panitia serta calon penerima vaksin wajib menjalankan protokol kesehatan 3M.

"Vaksinasi adalah upaya membentuk kekebalan komunitas. Tentunya kita tidak ingin kegiatan ini justru menjadi klaster penularan Covid-19 karena longgarnya prokes," tegasnya.

Di sisi lain, Netty mengaku tengah membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi. Caranya dengan menggelar vaksinasi gratis di daerah pemilihan (dapil) nya yaitu Jawa Barat.

Netty mengaku bekerja sama dengan Persatuan Umat Islam (PUI) dan PT Migas Hulu Jabar (MHJ) untuk menggelar vaksinasi gratis tersebut.

"Layanan vaksinasi bagi masyarakat ini merupakan upaya membantu pemerintah mengakselerasi program vaksinasi. Harapannya, misi herd immunity segera tercapai," ungkapnya.

Politisi PKS itu mengatakan, kegiatan vaksinasi digelar selama tiga hari pada Jumat (30/7/2021), Senin (2/8/2021), dan Rabu (4/8/2021) di Edelweis Hospital, Bandung.

Setelah itu, tambah Netty, kegiatan akan dilanjutkan di Depok, Bogor, Bekasi dan beberapa daerah lainnya.

Dia berharap, penyelenggaraan vaksinasi tersebut dapat membantu realisasi vaksinasi 5 juta dosis per hari sebagaimana target pemerintah.

"Janji pemerintah melakukan lima juta dosis per hari akan cepat tercapai jika menggandeng banyak elemen masyarakat. Pemerintah punya vaksin, namun ada kendala keterbatasan vaksinator dan kemampuan mobilisasi warga. Ini dapat diatasi melalui kolaborasi," terangnya.

Oleh karena itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi komprehensif terkait capaian vaksinasi nasional.

Ia meminta pemerintah agar menggandeng elemen masyarakat dalam percepatan vaksinasi. Dalam hal ini, Netty juga meminta pemerintah untuk menyingkirkan persoalan koalisi maupun oposisi.

"Lakukan evaluasi menyeluruh dan temukan faktor penyebabnya. Jangan ragu menggandeng elemen masyarakat. Singkirkan dulu soal koalisi atau oposisi. Fokus utama adalah memperjuangkan keselamatan rakyat," tutur Netty.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/02/18175851/anggota-dpr-jangan-karena-kejar-terget-vaksinasi-prokes-diabaikan

Terkini Lainnya

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke